Dugaan Pungli Di Puskesmas Rantau Prapat Masih Menunggu Proses Penegak Hukum

196
pungli
Mapolres Labuhanbatu, yg diisukan sudah memeriksa Kapus kota rantau prapat, atas dugaan pungli. Namun kasat reskrim diam di konfirmasi
Labuhanbatu-Dugaan pungli di puskesmas kota rantau prapat, DPP LSM Baris masih menunggu proses dari penegak hukum, sebelumnya seorang aktifis HRS mendapat laporan dari oknum ASN yang bertugas di Pusat kesehatan itu, ada nya biaya sebesar 600 rb untuk akreditasi, Senin (22/01/2024)

Menurut Sekjen DPP LSM Baris Rijal Efendi, SH, terkait dugaan pungli di puskesmas kota, dengan adanya pengaduan informasi yang disiarkan pemberitaan baik media elektronik, massa, dan online. Agar penegak hukum melakukan penyelidikan

Sebelumnya diberitakan, Kapala puskesmas kota Rantau Prapat diduga sudah 3 kali melakukan pengutipan beberapa bulan terakhir, hal itu dikatakan seorang aktifis di labuhanbatu yang menerima aduan dugaan pungli dari oknum pegawai dan ASN yang bertugas di instansi pusat kesehatan masyarakat di ibukota Labuhanbatu itu

Aktifis senior berinisial HRS, Kamis (18/01/2024) mengatakan dirinya sudah tiga kali menerima aduan dari pegawai dan ASN dari puskesmas kota rantau prapat, yang menurutnya berupa dugaan pungli

“Pertama dulu saya mendapat pengaduan terkait perpanjang TKS, diduga ada pengutipan sebesar 300 ribu, dan yang ke dua kali 600 ribu terkait Akreditasi, dan yang terakhir 500 untuk kegiatan makan bersama dan jalan jalan ke brastagi,” ungkap aktifis itu sesuai aduan pegawai

Atas itulah pihaknya, membuat baliho agar Polres Labuhanbatu bertindak dan tangkap pengutipan diduga biaya akreditasi di puskesmas kota rantau prapat Labuhanbatu

Baliho tersebut diduga sebagai protes atas kutipan biaya akreditasi di puskesmas kota rantau prapat. Sehingga Polres Labuhanbatu diminta perlu bertindak, dan jika benar peristiwa itu diharapkan Kapolres mengatensi penidakan peristiwa itu

Menanggapi baliho tersebut, Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat Berseru Rakyat Indonesia (LSM Baris) S Tulus Manalu, Rabu (17/01/2024) turut angkat bicara. Polres Labuhanbatu sebagai lembaga penegak hukum harus menunjukkan keberanian untuk benar benar memfinising kasus kasus seperti ini

“DPP LSM BARIS akan menyurati ke Aparat Penegak Hukum terkait dugaan pengutipan ini.
Sehingga dapat menjadi efek jera untuk menggunakan kekuasaan dalam melakukan tindakan sewenang wenang,” sebut Tulus

Disamping itu Aktifis Mahasiswa Merdeka Arjan, mengatakan pihaknya direncanakan akan menggelar aksi damai dan pajang baliho, agar Polisi dapat menindak dugaan pungli, jika sudah lengkap keterangannya

“Labuhanbatu lagi santer, jadi saatnya penegak hukum melakukan pemeriksaan dan penindakan atas dugaan peristiwa ini. Jangan sampai lolos jika ada peristiwa seperti ini, haruslah di buktikan jika Polisi juga layak di percaya masyarakat dapat menyelesaikan peristiwa di tengah tengah masyarakat terlebih di instansi. Melainkan bukan hanya KPK yang layak,” ungkap Arjan

Saat wartawan media ini melakukan konfirmasi ke Puskesmas kota ranto prapat, KTU Puskesmas Kota rantau prapat Andi Maliala Pasaribu, yang didampingi 2 ASN lainnya yang berprofesi dokter, Rabu (17/01/2024) sekira pukul 10:30 Wib, mengaku jika Seluruh ASN di Puskesmas kota ranto prapat, memang ada mengumpul uang 600 ribu untuk biaya mereka

“Biaya 600 ribu itu dikumpul per ASN dari 110 ASN, untuk keperluan kami bang saat akreditasi, yah makan selama 3 hari, dan kegiatan,” ungkap Andi, berbeda dengan Kapus kota rantau prapat Raja, saat dikonfirmasi terkait pengutipan dugaan pungli, sebanyak 3 kali beberapa bulan terakhir di Puskesmas kota, tidak memberi tanggapan hingga berita ini disuguhkan ke hadapan pembaca

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini