Sibolga – Kinerja Dinas Kesehatan dan Sekda Kota Sibolga dipertanyakan pasca penolakan Wali Kota Sibolga, H. Jamaluddin Pohan terhadap penerapan PPKM level 4 di Kota Sibolga.
Pasalnya, terdapat kejanggalan mengenai data laporan Dinas Kesehatan Kota Sibolga dalam penerapan PPKM level 4 sesuai Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 40 Tahun 2021 yang telah dilakukan penolakan sebelumnya oleh Wali Kota Sibolga.
Sebagaimana disampaikan Wali Kota Sibolga dalam pemberitaan sebelumnya, bahwa sebanyak 3 orang yang meninggal akibat Covid-19 di Kota Sibolga, akan tetapi sampai ke Pusat data yang meninggal sebanyak 9 orang. Dari kejadian ini, kinerja Dinas Kesehatan dan Sekda diduga telah mengalami kelalaian dalam hal melakukan pengiriman data ke pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat.
Tentunya, sangat disayangkan, mengingat Pemko Sibolga beserta TNI-POLRI, Satpol-PP dan unsur lainnya telah berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya pencegahan Covid-19 seperti operasi Yustisi di Kota Sibolga.
Wali Kota Sibolga pun menyampaikan agar ke depan dalam pengiriman data, memberikan laporan yang valid dan satu pintu.
Oleh karena itu, Wali Kota Sibolga telah mengirimkan Sekretaris dan Kabid dari Dinkes untuk mensinkron datanya ke Provinsi dan Pusat agar tahu data sebelumnya tersebut dari mana mereka dapat.
Kebijakan Wali Kota Sibolga yang menolak penerapan PPKM level 4 di Kota Sibolga ini pun kemudian mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Firmansyah Hulu, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Sabtu (11/09/2021), mengatakan, masih menunggu tim Dinkes pulang dari pemerintah Pusat.
“Kita tunggu saja tim Dinkes pulang dari Jakarta terkait koordinasi mereka ke Kemenkes RI,” tulisnya.
Saat ditanyai kenapa hal demikian bisa terjadi, Firmansyah Hulu tidak membalas pesan tersebut.
Sekda Kota Sibolga, M. Yusuf Batubara, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Sabtu (11/09/2021) juga tidak memberikan keterangan apapun terkait hal itu.
Untuk itu, dari kejadian ini, diharapkan kepada steakholder yang bertanggung jawab tentang perkembangan paparan Covid-19 di Kota Sibolga, begitu juga dengan Sekda Kota Sibolga kiranya dapat lebih transparan dan lebih terbuka memberikan informasi kepada masyarakat. (SP)
