spot_img
spot_img
spot_img

Warga Delitua Gelar Aksi Protes Terhadap Penangkaran Buaya di Namorambe

Aksi protes
Deli Serdang- Puluhan warga Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi protes di depan lokasi penangkaran buaya jalan Besar Medan-Namorambe, Selasa (27/4/2021).

Aksi warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini mengeluhkan penutupan parit saluran air yang melintas dari lokasi penangkaran buaya tersebut.

Dijelaskan warga, akibat penutupan saluran air tersebut pemukiman warga kerap dilanda banjir, bau busuk dan menjadi sarang penyebaran nyamuk.

Selain itu kata Ernawati Sinuhaji, warga yang tinggal berdampingan dengan lokasi penangkaran itu, rumput rumput yang tidak terurus di dekat rumahnya juga menyebabkan keresahan munculnya binatang berbisa, juga kuwatir jika buaya yang ditangkarkan nantinya lepas.

“Was-was dan takutlah kami, kami minta parit saluran air itu dimuka kembali, juga jalur pipa tirnanadi sekarang sudah ditutup” aku wanita separuh baya ini.

Senada dengan ini, puluhan ibu ibublain juga meminta agar pemilik penangkaran buaya ini peduli terhadap nasib warganya. Ada beberapa faktor yang menjadi aspirasi mereka kepada penanggung jawab penangkaran itu.

Misalnya limbah dari perusahaan itu diduga mencemari lingkungan, karena saluran airnya menggenangi drainase pembuangan. Selain itu, buaya dari perusahaan dikwatirkan akan keluar dari penangkaran dan sangat membahayakan masyarakat.

Seorang warga yang biasa dipanggil kak Anggi mengaku bahwa ternah buaya itu meresahkan masyarakat. Ditambah lagi buayanya pernah keluar dari penangkaran itu.

“Setahu saya sudah pernah buayanya lepas sekali. Untung ditangkap oleh warga, ditangkapnya dirawa rawa,” katanya.

Kemudian, wanita berhijab ini mengaku kalau perusahaan yang sudah beraktivitas belasan tahun ini juga kurang peduli dengan nasib masyarakat yang bermukim disekitaran lokasi.

“Ada puluhan keluarga yang bermukim disebelah penangkaran. Seluruh penangkaran ditembok setinggi dua meter lebih. Tapi, kami yang bermukim diseputaran atau bersebelahan dengan tembok ini kurang diperhatikan. Perusahaan memberikan sembako kepada warga hanya hari raya Idul Fitri saja,” terangnya.

“Kami minta pengelola membuka saluran parit, karena kalau itu ditutup, maka air akan menggenang didalam lingkungan kami. Selain itu, didaerah sekitar rumah kami juga semak, kami takut,” ungkapnya.

Beberapa saat melakukan demo diseputaran perusahaan, ternyata pihak manajemen tidak kunjung membuka pintu gerbangnya dan petugas kepolisian juga turun kejalan dan membubarkan masyarakat yang berdemo karena menyebabkan kerumunan.

Camat Namorambe Amos F Karo Karo yang dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan bahwa sudah menerima surat keberatan warga “surat keberatan warga sudah masuk ke ktr camat dan sy sudah printahkan trantib kec tuk turun ke lapangan dan mencek apakah saluran tsb ditutup dan apa solusinya” ujar Camat.

Sampai berita ini dikirim keredaksi, belum ada keterangan resmi dari pegelola penangkaran buaya tersebut. (Heri Sembiring)

Beredar Sekda Jadi Tersangka, Jubir KPK Kami Akan Cek Kebenaran Surat Yang Beredar

Tersangka
Tanjungbalai- Beredarnya surat pemanggilan dari penyidik KPK, bertuliskan Sekda, Yusmada sebagai tersangka dalam dugaan jual beli atau lelang jabatan di Pemko Tanjungbalai 2019, Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mengecek kebenaran surat tersebut.

“Kami akan cek kebenaran surat dimaksud, “jawab Jubir KPK Ali Fikri melalui pesan WhatsApp nya saat dikonfirmasi awak media Selasa (27/4/2021).

Namun prinsipnya, kata Ali Fikri, bahwa setelah menemukan dua bukti permulaan yang cukup maka saat ini benar KPK sedang melakukan penyidikan dugaan TPK terkait penerimaan hadiah atau janji terkait lelang/mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019.

Tersangka
Surat panggilan penyidik KPK bertuliskan Sekda Yusmada sebagai tersangka

“Saat ini, kronologi mengenai uraian dan para pihak yang telah KPK tetapkan sebagai tersangka belum dapat kami informasikan kepada masyarakat. Tim penyidik KPK masih akan terus melakukan pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara, “sambungnya.

Namun KPK pastikan pada waktunya akan menyampaikan kepada masyarakat mengenai konstruksi perkara dan alat buktinya serta akan dijelaskan siapa pihak yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.

“Namun demikian, KPK tetap berkomitmen sebagai bentuk keterbukaan informasi kami akan selalu menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini kepada masyarakat, “tutup Ali Fikri.

Sebelumnya dikabarkan, surat pemanggilan dari penyidik KPK, bertuliskan Sekda, Yusmada sebagai tersangka dalam dugaan jual beli atau lelang jabatan di Pemko Tanjungbalai 2019 beredar di salah satu grup WhatsApp wartawan, Senin (26/4/2021).

Surat yang beredar itu yakni surat pemanggilan penyidik KPK kepada salah seorang pejabat Pemko Tanjungbalai dengan jenis kelamin perempuan, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka Yusmada dkk, terkait lelang/mutasi jabatan di Pemko Tanjungbalai tahun 2019 kepada M. Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai.

Surat panggilan penyidik KPK tersebut tertanggal 16 April 2021, kepada saksi untuk menghadap kepada penyidik pada hari Jumat 23/4/2021, dan bertanda tangan atas nama pimpinan KPK Deputi bidang penindakan dan eksekusi u.b Direktur penyidikan, Setyo Budiyanto, serta dibubuhi stempel KPK RI.

Namun dalam surat KPK yang beredar itu, identitas saksi yang dipanggil oleh penyidik anti rasuah tersebut, seperti nama, pekerjaan dan alamat saksi serta nomor surat ditutupi dengan coretan.
Kontributor – Ilhamsyah

Di Samosir Polisi Wajib Berbahasa Inggris

Polisi
Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon SH.MH Saat Apel pagi
Medan- Pemerintah dalam programnya menjadikan Pulau Samosir menjadi destinasi wisata internasional patut didukung. Pembangunan disegala bidang sedang digalakkan terutama infrastruktur. Namun untuk mendukung program destinasi Pulau Samosir sangat dibutuhkan keamanan dan ketertiban serta prilaku masyarakat. Disamping itu, aparatur pemerintahan termasuk personil Polri dan TNI mahir berbahasa Inggris.

Untuk mendukung program pemerintah menjadikan Samosir menjadi destinasi wisata Internasional, Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon SH.MH membuat terobosan baru yang belum pernah dilakukan Kapolres sebelumnya, yaitu melaksanakan In Saturday is English Day atau setiap hari Sabtu personil Polres Samosir wajib menggunakan bahasa inggris.

“Tak seimbang jika polisi tidak pandai berbahasa inggris ditempat wisata dunia karena polisi adalah pelayan masyarakat. Bagaimana nantinya melayani atau memandu wisatawan asing jika polisi tidak mampu berbahasa inggris,” kata Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon SH.MH.

Gelaran apel personil Polres Samosir dengan menggunakan bahasa Inggris.

In Saturday is English Day mulai dilaksanakan Sabtu 17 April 2021. “Jadi, setiap hari Sabtu, personil Polres Samosir wajib menggunakan bahasa inggris. Disetiap Polsek juga nantinya wajib melaksanakannya,” terang mantan Kasubdit V/Fismondev Ditreskrimsus Poldasu itu, Senin (26/4).

Perwira melati Dua dipundaknya itu mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya mendukung transparansi Polri yang Presisi (Prediktif, Resfonsibilitas, Transparansi berkeadilan) atau polisi masa depan, sebagaimana program Kapolri Jenderal Pol.Drs.Sigit Listyo Prabowo.

Kegiatan itu dimulai dengan apel pagi yang dipimpin Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon dengan komandan apel Bripka Hery Nalom Ompusunggu dan pembawa doa Bripda Dodi, yang berlangsung di Halaman Mapolres Samosir.

“Pimpinan apel dan komandan serta pembawa doa wajib menggunakan bahasa inggris, sebagai bahasa internasional,” tambah Josua.

Di kesempatan itu, AKBP Josua Tampubolon dalam arahannya dengan bahasa inggris mengatakan, pertama-tama mari kita puji dan puji Tuhan karena masih diberikan kesehatan sampai sat ini.

Kedua, untuk mendukung program pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata nasional, yuk kita mulai belajar bahasa Inggris bersama setiap hari Sabtu, pada Hari Sabtu bahasa Inggris di Kantor kami.

Dan last but not lest, mari kita dukung program kerja 100 hari Kapolri untuk membuat Presisi Polri. (As)

Rakor Bahas Perkembangan Covid-19, Bupati Sergai: “Kita Mesti Kembali ke Titik Awal”

Covid-19
Sei Rampah- Perkembangan Covid-19  di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang masih cukup mengkhawatirkan direspon oleh Pemkab Sergai dengan menggelar rapat koordinasi, bertempat di Aula Sultan Serdang, Komplek Kantor Bupati Sergai fi Sei Rampah, Senin (26/04/2021).

Bupati Sergai H. Darma Wijaya yang memimpin langsung rapat ini menyatakan jika seluruh pihak terkait harus melempar kembali ingatan ke masa ketika Covid-19 masih baru merebak di bumi Sergai.

“Di saat awal-awal Covid-19 muncul, semua pihak solid dan aktif melakukan koordinasi. Aturan ketat protokol kesehatan benar-benar dijalankan saat itu. Bahkan Sergai sempat cukup lama bertahan di zona hijau. Saya pikir, perlulah kita kembali ke kondisi seperti titik awal tersebut. Mari kembali kita kuatkan barisan untuk bersama-sama menghadapi tantangan pandemi ini,” sebut Bupati.

Dalam kesempatan ini, Bupati Darma Wijaya sekilas menceritakan pengalaman dirinya saat menjalin kontak dengan salah satu sanak saudara yang berkunjung ke kediamannya. Kemudian, beberapa saat setelah kembali ke daerahnya, sanak saudaranya tersebut malah ternyata dinyatakan positif Corona.

“Kejadian ini menjadi contoh jika aturan pemerintah untuk melarang mudik sudah tepat. Dengan membatasi mobilitas diharapkan mata rantai penyebarannya bisa terputus. Selain itu kita mengambil kebijakan untuk menutup sementara Kampung Ramadan yang sudah berjalan beberapa hari ini di lapangan Masjid Agung Sergai. Ini demi mengurangi kerumunan berlebih supaya tidak tercipta kluster baru,” ucapnya.

Terhadap kinerja OPD yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Bupati juga menekankan beberapa poin penting. Dirinya dengan tegas menyebut jika bukan lagi politik, melainkan kinerja dalam menangani pandemilah yang akan jadi penentu masa depan jabatan pihak-pihak terkait. Untuk itu ia berharap totalitas kerja dan kesungguhan dalam setiap proses percepatan penanganan.

“Tak perlulah ada saling buang badan, saling lempar tanggung jawab. Semua harus solid. Selain itu saya juga meminta agar kita kerja dengan transparan. Lalu kalau bisa libatkan juga ASN yang ada di kecamatan untuk membantu pihak desa dan berkoordinasi demi menyekat sebaran pandemi sejak dari desa,” katanya.

Terkhusus Bupati juga meminta supaya masing-masing kecamatan menyediakan minimal 10 pasang APD.

“Saya mendengar tadi ada keluhan dari pihak Kecamatan terkait terbatasnya APD. Untuk itu mesti dibuat persediaan minimal 10 pasang per kecamatan agar ketika dibutuhkan, kita tidak kesulitan mencari. Penyemprotan disinfektan juga harus kembali mulai diaktifkan lagi. Intinya lakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga Kabupaten Sergai, menjaga masyarakat kita,” katanya.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai H.M. Faisal Hasrimy, AP, MAP, Kapolres Sergai AKBP Robinson Simatupang, SH, M.Hum, para Asisten, jajaran Kepala OPD serta para Camat. (Afs)

Dua Pelaku Curanmor Di Porsea Diringkus Personil Polsek Balige

Dua
Salah satu terduga pelaku pencuri Sepeda motor, setelah foto di tunjukkan oleh pemegamg unit sepeda motor
Toba Samosir-Dua orang terduga pelaku pencuri sepeda motor (Curanmor), di ringkus Personil Polsekta Balige, disimpang RSUD Tobasa tepatnya di JL Raja Sipakko Napitupulu, Parparean I, Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Senin (26/04/2021)

Pengakuan korban Diana Pardosi (28) peristiwa kehilangan dua Sepeda motor dari kediamannya, dan sebuah tas kerja berisi uang Rp 2.000.000,- terjadi Senin (12/04/2021) subuh sekira pukul 03:00 Wib, korban bersama suaminya saat tidur lelap, pelaku pun melancarkan aksinya denfan membongkar paksa jendela rumahnya

“Saat kami tidur lelap, ke dua sepeda motor dan tas kerja berisi uang tunai Rp 2 Jt, turut digasak maling itu bang, saat terbangun kami melihat jendela telah dibongkar, dan ke dua sepeda motor, Vario dan Verza juga sudah tidak ada,” ungkap korban Diana Pardosi

Selain itu Korban juga menerangkan keesokan harinya Selasa (13/04/2021) mereka mendatangi Polsekta Balige, dan mengadukan peristiwa tersebut agar ditangani secara hukum, karna merugikan korban dengan dua sepeda motor dan tas berisi uang tunai Rp 2 juta

“Keesokan harinya tepat Selasa (13/04/2021) kami telah mengadu ke Polsekta balige bang , tapi blom ada kabar, hingga tadi siang kawan saya melihat sepeda motor tersebut dipakai mamak mamak, dan menelepon saya, kalo sepeda motor saya yang hilang mereka lihat lagi dikenderai, mendengar itu saya juga menghubungi suami saya,” ungkapnya

Tidak mau lepas lagi, atau kehilangan sepeda motor Vario yang sudah seminggu di curi, suami korban bergegas menghampiri atau mengejar, hingga di simpamg RSUD Porsea, mereka berhasil melakukan penangkapan pada pengendaranya yang diduga kuat sebagai penadahnya

“Setelah dibawa ke Polsekta sepeda motor dan pengendara yang merupakan mamak mamak tersebut, di suru menelepon orang yang menjual sepeda motor tersebut kepadanya, dan karna pengakuan pemakai tersebut uang pembayaran belum dilunasi, si pelaku puncepat cepat datang karena pembeli mengatakan jika Sepeda motor tersebut akan dilunasi,” jelasnya

Namun menurut korban kedua pelaku datang menghampiri si pembeli, dan pada saat itu kedua pelaku pun diringkus oleh personil Polsek Balige, dan menurut pengakuan korban, kedua pelaku berikut barang bukti berupa satu buah sepeda motor Honda Vario dengan no plat BB 4384 BG, telah diamankan di Mapolsekta Balige, guna proses hukum lebih lanjut

Kasat Reskrim Polres Tobasa saat dikonfirmasi lewat No WA nya tidak memberi respon, walau tanda telah menunjukan pesan terkirim.

 

Sekretariat DPRD Kota Medan Tidak Becus Mengeluarkan Surat Kepada Warga

Dprd kota medan
Medan- Staff Komisi II DPRD Kota Medan mengirim surat jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Hidayat Mendrofa selaku orang tua murid bernama Indah Sari Zega, kendati masalah yang diadukan orang tua tersebut ditangani oleh DPRD Sumatera Utara, Senin (26/4/2021).

Diketahui, surat undangan RDP itu dikirim pertanggal 21 April 2021 dengan nomor 005/5223 perihal Undangan. Dan surat tersebut ditandatangani Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE.

Dprd medan
Surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan

Berdasarkan surat undangan RDP rencana dijadwalkan hari ini Senin (26/4/2021) pukul 14:30 WIB akhirnya batal dilaksanakan. Pasalnya masalah yang diadukan orang tua itu ranahnya ditangani oleh DPRD Sumatera Utara.

Ditemui, staff Komisi II DPRD Kota Medan, Cut yang mengaku membuat surat tersebut, kepada Wartawan mengaku “khilaf” dengan alasan permasalahan yang diadukan orang tua murid ditangani oleh DPRD Sumatera Utara.

“Itu sudah dilimpahkan ke DPRD Sumut, tadi pagi sudah dipanggil orang Dinasnya (Dinas Pendidikan Medan), itu SD dan SMP kewenangan DPRD Kota Medan, SMA kewenangan DPRD Propinsi, dan yayasannya tadi sudah datang dan pengadu tadi datang juga, jadi tunggu dipanggil dari DPRD Sumut saja pak,” kata staff mengaku bernama Cut.

Hidayat Mendrofa orang tua dari Indah Sari Zega selaku siswa SMA Holy Kids Bersinar Medan, mengadukan permasalahan anaknya ke DPRD Kota Medan, masalahnya bahwa pihak sekolah anaknya tidak dapat mengikuti ujian dikarenakan keterlambatan persyaratan pendaftaran ujian Assessment (SKHUN asli).

Selanjutnya, pihak orang tua siswa mengadukan permasalahan tersebut kepada DPRD Kota Medan dengan mengirim surat pada Jumat (19/3/2021).

Ketika disinggung terkait surat undangan, bahwa yang memanggil adalah DPRD Kota Medan dan kenapa dialihkan ke DPRD Sumut, Cut beralasan untuk pemasalahan SMA dialihkan ke DPRD Sumut, ia tidak merasa bersalah kendati sudah membuat surat undangan yang salah, dan terkesan kesalahan surat undangan itu hak biasa saja terjadi.

Kembali disinggung, kenapa sebelum mengeluarkan surat undangan tidak dilakukan croschek apakah aduan masyarakat itu ditangani dilembaganya atau tidak dan kenapa asal mengirim surat begitu saja.

Lagi lagi Cut berasalan langsung membuat saja surat undangan tanpa mengecek terlebih dahulu, Bahkan ia mengatakan baru mengetahui bahwa masalah yang diadukan masyarakat tersebut baru diketahui ternaya tingkat SMA ditangani DPRD Sumut.

“Saya langsung buat aja pak, saya buat aja terus. Jadi baru tadi pagi saya tau, namanya manusia pak,” jawab Cut dengan wajah bengis beralasan.

Ditemui dilokasi, Hidayat Mendrofa mempertanyakan kenapa kenapa surat undangan RDP bisa salah dan kenapa tiba-tiba dialihkan ke DPRD Sumatera Utara. Hidayat menambahkan, sebagai masyarakat pihaknya menjadi heran lembaga yang terhormat bisa tidak mengetahui permasalahan atau aduan ditangani dimana saja.

“Kenapa tiba tiba bisa dialihkan ke DPRD Sumut, sementara surat undangan RDP nya dikeluarkan DPRD Kota Medan, beginikah cara kerja kantor Dewan untuk melayani masyarakat,” tanya Hidayat Mendrofa dengan mimik kecewa dan heran.

Sementara, Penasehat Hukum Sukadamai Laia SH MH mengatakan, DPR adalah tempat penyampaian aspirasi rakyat. Laia kecewa dengan lembaga wakil rakyat tersebut. Pasalnya, selaku Penasihat Hukum dari orang tua anak, tujuannya untuk memenuhi surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Medan, terkait laporan masyarakat atau orag tua anak yang disampaikan ke DPRD.

Kemudian, DPRD mengirimkan surat kepada orang tua anak untuk memenuhi surat undangan itu. Ia dan orang tua anak kecewa, karena dihadapan mereka staff dan beberapa anggota Dewan terkesan “buang badan, menghindar dan berkata itu bukan wewenang kami membicarakan itu”.

“Surat undangan RDP itu memakai Kop Surat resmi dari DPRD Kota Medan, dan kenapa DPRD terkesan buang badan, menghindar dan berkata itu bukan wewenang kami membicarakan itu,” tanya Sukadamai Laia SH MH dengan mimik kecewa

Selanjutnya, kata Laia, ketika berada di ruang Komisi II DPRD Kota Medan, sempat terjadi ketegangan dan suasana ricuh.

Sebab seorang staff sekretariat DPRD atas nama Cut, dan beberapa Anggota DPRD sempat berdebat dengan wartawan, gara gara staff skretariat DPRD atas nama Cut tersebut keberatan dirinya difoto oleh wartawan, walau sudah dijelaskan bahwa dia adalah wartawan, namun Cut mengatakan tidak peduli walaupun wartawan.

“Hapus foto saya, saya keberatan difoto, saya bilang hapus” teriak Cut sembari dibela oleh beberapa anggota Dewan dilokasi.

Tidak hanya itu, Sukadamai Laia SH MH juga mempertanyakan kenapa Sekretariat DPRD yang mengirim surat undangan RDP, tetapi kenapa justru terkesan menghindar dengan berkata itu bukan wewenang DPRD.

“Kita berharap kedepannya dalam pelayanan di staff sekretariat DPRD Kota untuk lebih teliti dalam melakukan pelayanan dan pekerjaan, apabila tidak mengerti bertanya kepada atasan,” tutup Sukadamai Laia SH MH. (Bon/Red)

 

Gubernur Sumut Lantik Delapan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak

Gubernur
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik dan mengambil sumpah jabatan, delapan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020, di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (26/4)
Medan– Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik dan mengambil sumpah jabatan, delapan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020. Dalam arahanya, Gubernur mengingatkan agar menjauhi tiga hal yang selalu mendera kepala daerah, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan merugikan negara.

“Jangan memperkaya orang lain, dengan menyogok, jangan memperkaya diri dengan menerima suap, dan terakhir jangan merugikan negara. Jangan bikin malu Sumut lagi, ini yang harus kita jaga bersama, tidak bisa hanya dilakukan oleh Saya dan Wakil Gubernur, ataupun jajaran Forkopimda, tanpa kalian semua ikut menjaganya,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (26/4).

Kemudian, Gubernur mengatakan, ke depan kepala daerah jangan lagi ada yang berkubu-kubu. Proses demokrasi telah dilalui dengan baik, semua pihak harus bersatu kembali dan bersama-sama membangun daerah.

Disampaikan juga, Kepala Daerah harus  loyalitas dalam memimpin, menerapkan esprit de corp (rasa cinta terhadap kesatuan) dan bisa bekerja sama. “Kalian tak ada cerita tak loyal pada gubernur, pun begitu saya sebagai gubernur harus loyal pada presiden, karena semua itu sudah diatur pada undang undang,” terangnya.

Para kepala daerah yang baru dilantik juga diharapkan segera memasukan program-program yang disampaikan saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga dapat menjadi bahan kajian untuk diaplikasikan dalam program pembangunan daerah.

“Setelah ini kalian akan menyusun visi dan misi Anda, apa yang dahulu kalian janjikan pada masa kampanye, kalian paparkan dalam RPJMD dan jadikan itu bahan untuk dikaji untuk pembangunan,”harapnya.

Ada pun kepala daerah yang dilantik yaitu Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang dan Wakil Buapti Karo Theopilus Ginting.

Bupati Nias Selatan Hilarius Duha dan Wakil Bupati Nias Selatan Firman Giawa, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dan Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang, Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dan Wakil Bupati Nias Barat Era-era Hia, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega.

Walikota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua dan Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, Dan terakhir Wakil Walikota Binjai Amir Hamzah yang dilantik menjadi Walikota Defenitif Kota Binjai.

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengatakan akan segera menyusun RPJMD untuk pembangunan di Kabupaten Simalungun. “Dalam waktu dekat akan kita susun RPJMD, saya akan kumpulkan OPD yang ada di Simalungun, dan akan kita sesuaikan dengan Visi dan Misi Sumut,” ungkapnya.

Turut hadir pada prosesi pelantikan tersebut, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina, Wakil Ketua I TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari dan Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar. (Rbh/Red)

Dishub Tanjungbalai: Pengutipan Parkir Harus Sesuai Nilai Karcis Apa Bila Lebih Itu Pungli

Dishub
Elvandia Sekretaris Dishub Kota Tanjungbalai
Tanjungbalai- Retribusi Parkir di Jalan Jendral Sudirman Kota Tanjungbalai 7 Juta Per Bulan. Pengelolaan dan retribusi parkir kendaraan di jalan jendral Sudirman diketahui salah satu zona dari 4 titik yang berada di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam retribusi parkir.

Kepada wartawan, Senin(26/4/21) Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai ,Elvandia Sekretaris Dishub Kota Tanjungbalai mengatakan parkiran yang di jalan Jendral Sudirman Dikelola Ahmad Fauzi Hasibuan sesuai Surat perintah Tugas (SPT)dari Dinas Perhubungan Dishub Kota Tanjungbalai yang sah ditandatangani Kadishub Khairul.

Jadi, retribusi parkir untuk jalan jendral Sudirman 7 juta perbulan yang harus disetorkan ke Dishub.

Menurutnya, pengutipan parkir itu harus sesuai nilai karcis yang tertera untuk masyarakat yang diberikan,jangan sampai petugas parkir dilapangan tidak diberikan karcis nya kepada masyarakat.

“Jika tidak memakai karcis diberikan petugas parkir, masyarakat boleh menolak untuk tidak membayar nya,”tegas Elvandia.

Kalau ngk salah saya , untuk jalan jendral sudirman itu ada dibeberapa titik. Diantaranya Serba 35 ribu ada dua titik.
Cafe bunga, Dua Setengah persen serta ayam geprek yang didepan Haji Adlin tersebut. Ujar Sekretaris Dishub.

Cuma itu ada datanya,cuma saya tidak ingat semuanya. Nanti saya kirim.

Untuk Mobil Rp.2000 -2500, Sedangkan sepeda motor RP.1500 sesuai Perda nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang telah ditentukan.

Dipertanyakan jika tidak ada petugas memberikan karcis parkir ke masyarakat, itu tidak dibenarkan.

“Sah aja Masyarakat maupun pengemudi tidak membayar.Itu bisa dikatakan termasuk pungli,”tegas Elvandia.

Kami kedepan ini akan buat legalitas. Dikarenakan dalam hal ini Dishub tidak bisa menindak terkait dengan kata “PUNGLI” itu , karena merupakan wewenang kepolisian. Sebut Elvandia.

“Selanjutnya kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Karna itu bukan wewenang kami untuk menangkap,”ujarnya.

Sambungnya lagi, bahwa Pemkot Tanjungbalai melalui Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai target retribusi parkir 500 juta pertahun dibagi 4 Zona,yang dikeluarkan ada 4 zona.

Zona di Teluk Nibung, Guntur ,Tanjungbalai Utara,Udin Seorang ASN ,Lapangan pasir dikelola Riki.

Kami berharap kepada masyarakat,setiap satuan ruang parkir. Masyarakat berhak meminta karcis sesuai nilaian uang didalam karcis ditandatangani disitu ada stempel dishub karcis sesuai ketentuannya.

“Pesan Dishub kepada Masyarakat ketika parkir yang sesuai zona parkiran di Tanjungbalai kira nya meminta karcis nya,jika tidak diberikan petugas karcis maka masyarakat boleh tidak membayar kan, “beber Elvandia.
Kontributor – Ilhamsyah

Lauching SP2HP Online, Kapolri: Semoga Tidak Ada Lagi Sumbatan Komunikasi

Online
JAKARTA— Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaunching SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dan e-PPNS berbasis online di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/4/2021).

SP2HP merupakan bentuk jaminan akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/ penyidikan. “Diharapkan dengan adanya aplikasi SP2HP online, tidak ada lagi sumbatan komunikasi atau informasi,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis.

SP2HP ialah layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani. Dalam SP2HP online ini, kata Sigit, masyarakat atau pelapor bisa mendapatkan nomor ponsel penyidik berikut atasannya. Dengan begitu, pelapor bisa melakukan komunikasi dan menanyakan langsung jika perkaranya jalan ditempat.

“Masyarakat akan mengetahui batasan waktu penanganan suatu perkara sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum,” tekan Sigit.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menambahkan, diluncurkannya aplikasi SP2HP online dan e-PPNS ini merupakan salah satu bentuk penjabaran dari program prioritas Kapolri. Disamping itu, dengan adanya aplikasi tersebut pelapor dan penasihat hukum mengetahui persis perkembangan perkara yang sudah masuk menjadi laporan kepolisian.

“Dengan adanya lauching ini para pelapor atau penasehat hukum dapat melihat perkembangan daripada laporan yang dilaporkan,” tandas Agus.

Adapun SP2HP nantinya dikelola oleh Kepala Biro Operasional (Karobinops) sementara e-PPNS oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim. (**)

Bupati Taput Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV Tahun 2021 Melalui Zoom Meeting

Bupati
Tapanuli Utara- Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nikson Nababan ,M.Si bersama Forum Koordinasi Pimpinan (Forkopimda) hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV Tahun 2021 yang dibuka resmi oleh Wakil Presiden Ma’aruf Amin. Dalam kesempatan itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan laporan kegiatan sekaligus paparan tentang otonom Daerah dan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Mutasi Daerah (e-Simudah), e-Perda (Peraturan Daerah) dan e-LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), di Aula Martua Kantor Bupati Taput, Senin (26/04/2021).

Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah sebenarnya jatuh pada 25 April, tetapi karena ketepatan pada hari Minggu, sehingga peringatan jatuh pada hari ini , Senin (26/04/2021).

Adapun tema peringatan Hari Otonomi XXV ini adalah “Membangun semangat kerja dan gotong royong dimasa Pandemi untuk masyarakat sehat, ekonomi daerah bangkit dan Indonesia maju. Hari ini menjadi hari yang sangat penting. Pentingnya otonomi Daerah sebagai modal besar untuk Indonesia maju,” ujar Tito mengakhiri laporannya.

Dalam pidato pembukaannya, Wakil Presiden Ma’aruf Amin menyampaikan bahwa tema ini sangat Inspiratif dan kontekstual.

“Saya apresiasi kepada Kemendagri dan para Kepala Daerah karena terselenggaranya Pilkada waktu lalu di 270 daerah, berjalan dengan lancar, aman dan terkendali,” ujar Wapres mengawali sambutannya.

Selanjutnya Wapres menyampaikan bahwa Peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerah sangat penting, harus cepat dan tepat dalam bertindak. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya sektor ekonomi pemerintah daerah memegang peranan penting. Mari sukseskan vaksin di seluruh Indonesia,” ujar Wapres. (Henry)