spot_img
spot_img
spot_img

Bupati Tapsel Sampaikan Pengantar Nota Keuangan Ranperda P-APBD TA 2023

Bupati
Bupati sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2023.
Tapanuli Selatan – Bupati Tapsel  H. Dolly Pasaribu, S.Pt, MM, menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2023. Penyampaian Ranperda P-APBD TA 2023 tersebut, berlangsung di ruang sidang Paripurna DPRD Tapsel, Jalan Prof Lafran Pane, Sipirok, Senin (11/9/2023).

Bupati Tapsel menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi dan analisa terhadap realisasi kondisi potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta konsultasi dengan pemerintah atasan, dalam Ranperda P-APBD TA 2023 pendapatan daerah Rp1.589.384.296.311 atau naik Rp152.013.642.887 dari anggaran semula Rp1.437.370.653.424.

” Kita ketahui bahwa belanja daerah merupakan implementasi dari amanah rakyat kepada pemerintah dan DPRD untuk akselerasi dalam hal peningkatan kesejahteraan serta pelayanan terhadap masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan anggaran masih terbatas. Sehingga dalam pengelolaan anggaran belanja daerah masih diperlukan skala prioritas dengan mempedomani peraturan serta ketentuan yang berlaku ,” kata Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa dalam Ranperda P-APBD TA 2023 belanja daerah Tapsel sebesar Rp1.925.221.004.495 atau naik Rp256.666.940.439 dari anggaran semula Rp1.668.554.064.056. Yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Adapun gambaran perubahan pendapatan dan belanja, beberapa permasalahan dari Perda APBD Induk yakni penambahan serta penyesuaian gaji PNS dan PPPK sesuai dengan peraturan.

” Begitu juga penambahan alokasi belanja pegawai tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan peraturan Bupati Tapsel No.16/2023. Dan penyesuaian alokasi terhadap belanja yang bersumber dari dana transfer pusat TA 2023. Begitu juga dengan penambahan alokasi belanja pada beberapa OPD yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara ,” jelas Bupati.

Berdasarkan kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas serta plafon anggaran tahun 2023, yang sudah disepakati tanggal 4 September lalu, ada beberapa hal yang mendasari Ranperda P-APBD TA 2023 di antaranya, adanya perubahan atau penyesuaian pendapatan transfer pusat ke daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

” Juga penyesuaian anggaran akibat pergeseran antar unit organiasasi juga antar jenis belanja ,” terangnya.

Selain rancangan Perda tentang P-APBD TA 2023 juga ada 4 rancangan peraturan daerah Tapsel diantaranya ranperda tentang pajak dan retribusi daerah, ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, ranperda tentang kebun raya Sipirok dan ranperda tentang pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman.

Kemudian ranperda tentang kawasan tanpa rokok, untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 115 UU No. 36/2009 tentang kesehatan dan pasal 52 Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang pengamanan bahan-bahan yang mengandung zat adiktif.

” Saya berharap dengan disampaikan Nota Pengantar Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Non APBD Tahun 2023, untuk dibahas serta mendapatkan persetujuan bersama agar ditetapkan menjadi Perda ,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tapsel, Abdul Basith Dalimunthe yang secara langsung memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian surat masuk dari Sekretaris DPRD Tapsel, Penyampaian Nota Rancangan Peraturan P-APBD dari Bupati Tapsel serta penyampaian pandangan dari seluruh Fraksi.

Turut hadir Wakil Bupati Tapsel, Wakil Ketua DPRD Tapsel, Anggota DPRD Tapsel, Sekda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, dan Kepala Bagian.(Sar/Nas).

Hadiri Rakornas Kader PKK 2023, Rosalina Siap Jalankan 10 Program Pokok dan Penanganan Stunting di Tapsel

Kader
Ketua TP PKK Tapsel saat menghadiri Rakornas Kader PKK 2023.
Tapanuli Selatan – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tapsel akan selalu berkomitmen menjalankan seluruh hasil Rapat Koordinasi Nasional Kader PKK, terutama terkait 10 Program Pokok PKK dan penanganan stunting di Tapanuli Selatan.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua TP PKK Tapsel Ny Rosalina Dolly Pasaribu, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kader PKK di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/9/2023).

” TP PKK Tapsel akan segera menyesuaikan program kerja dengan arahan yang disampaikan pada Rakornas oleh Ketua Umum TP PKK Pusat dan Menteri Kesehatan RI. Ini merupakan sebuah hal yang sangat baik, terutama terkait 10 Program Pokok PKK dan penanganan stunting ,” ujar Rosalina.

Lebih lanjut Rosalina mengatakan, dalam menjalankan 10 program pokok PKK di setiap lini hingga tingkat Kelurahan/Desa kami telah memanfaatkan semua kader yang ada demi memperlihatkan eksistensi PKK.

Rosalina mencatat ada beberapa poin penting dari semangat PKK untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Salah satunya adalah isu stunting yang semakin menjadi fokus pemerintah.

Selain itu, juga pentingnya memaksimalkan keberadaan Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan.

Rosalina juga memastikan bahwa semua kader PKK di Tapsel siap mendukung berbagai program nasional yang berlaku di daerah.

“ Secara bertahap kami telah memperkuat koordinasi internal PKK. Kami juga telah menyatukan tujuan dalam melaksanakan program-program ini. Seluruh anggota PKK di Tapsel siap mendukung program Pemerintah Pusat, terutama dalam penanganan masalah stunting ,” kata Rosalina.

Salah satu fokus PKK Tapsel adalah menekan angka stunting menuju Tapsel Zero Stunting. Hal ini tercermin dalam upaya PKK Tapsel yang gencar melakukan sosialisasi tentang stunting, yang saat ini menjadi agenda rutin bulanan di semua Kecamatan di Tapsel.

“ Kami juga mendengar dengan jelas komitmen Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah stunting, dan kami di daerah siap untuk mendukung sepenuhnya ,” tambah Rosalina.

Sebelumnya, Ketua Umum TP PKK Pusat Ny Tri Tito Karnavian, dalam sambutannya mengajak seluruh TP PKK di tiap daerah untuk bekerja terarah sesuai dengan konsep serta mengacu pada rencana strategis yang sudah dirancang.

Terkhusus pada program prioritas. Tapi program prioritas ini bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Poin terpenting adalah agar program yang dibuat selalu mengacu pada rencana induk. Berdayakan masyarakat agar program yang telah dirancang bisa terlaksana dengan baik.

” Ketua TP PKK di tiap daerah adalah pahlawan. Di tangan ibu-ibu, program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa terlaksana dengan baik ,” ujar Tri Tito.(Saragi).

Untuk diketahui bersama, pada Rakornas TP PKK ini juga dirangkai dengan pengukuhan Ketua Umum TP PKK pusat dan provinsi sebagai Ketua Umum Pembina Posyandu.

Dalam pengukuhan tersebut, Tri Tito Karnavian menjelaskan, PKK dan Posyandu merupakan dua lembaga yang berbeda tapi dalam implementasi di lapangan, kegiatan Posyandu dikerjakan juga oleh kader PKK.

“Agar selaras dan kegiatan berjalan optimal, maka mulai saat ini Ketua TP PKK juga secara ex officio menjabat sebagai Pembina Posyandu di daerah,” kata Tri Tito.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, katanya Kader PKK mempunyai peran penting dalam menjaga masyarakat tetap sehat, terutama dalam mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan dan mencegah stunting.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, maka upaya preventif untuk menekan angka stunting di setiap daerah harus lebih kita galakkan lagi. Generasi penerus kita jangan sampai stunting. Karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan adalah hal yang mutlak harus kita laksanakan,” kata Menkes.

Untuk diketahui bersama, Rakornas TP PKK tahun ini mengusung tema ‘Kader PKK dan 10 Program Pokok PKK Melaju Menuju Indonesia Maju’. Dihadiri seluruh Ketua TP PKK Provinsi dan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Indonesia.(Sar/Nas).

Polres Tapsel Gelar Tes Urine, Kapolres : Personel Harus Bersih dari Narkoba

Tes Urine
Kapolres Tapsel saat melihat langsung kegiatan Tes Urine Sat Resnarkoba Polres Tapsel.

Tes urine di Polres Tapsel ini juga merupakan wujud narkoba adalah musuh bersama. Oleh karenanya, Polres Tapsel bersih-bersih jajarannya dari kontaminasi bahaya narkoba.

“ Pemeriksaan urine personel Sat Resnarkoba ini sebanyak 14 orang Hasilnya, seluruh personel negatif narkoba ,” jelas Kapolres Tapsel, AKBP Imam Zamroni, SIK, MH.

Dalam kesempatan itu, Kapolres menyebut, bahwa Presiden RI, Itu Joko Widodo, saat menjadi inspektur upacara HUT ke-77 Bhayangkara mengibaratkan Polri dengan sapu lidi. Di mana, masing-masing lidi harus bersih dan tegak lurus, agar dapat berguna.

“ Berkaitan dengan poin pertama, maka saya menekankan personel agar serius dalam memberantas narkoba ,” tegas Kapolres.

Ia juga menekankan ke personel Sat Resnarkoba Polres Tapsel, harus benar-benar bersih dan tidak terkontaminasi dengan narkoba. Yang mana, saat ini narkoba menjadi musuh kita bersama.

Narkoba, sebut Kapolres, merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Yang mana, narkoba ini berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan. Hingga menjadi bencana yang serius dalam pembangunan dan masa depan bangsa.

“ Maka dari itu, saya tekankan untuk pemberantasan narkotika di wilayah hukum Polres Tapsel harus serius dilakukan ,” tukas Kapolres.

Tampak hadir dalam tes urine ini, Kasat Resnarkoba Polres Tapsel, AKP Salomo Sagala, SH, Kasiwas Polres Tapsel, AKP Ismaya dan, KBO Sat Resnarkoba Polres Tapsel, Ipda TP Saragi, SH.(Saragi).

Buka Coaching Clinic, Bupati Dolly : Semoga Terwujud Transformasi Birokrasi Yang Dinamis, Lincah dan Profesional

Bupati
Sekda Tapsel sampaikan sambutannya.
Tapanuli Selatan – Bupati Tapsel H. Dolly Pasaribu, S.Pt, MM, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sofyan Adil menyampaikan melalui pertemuan ini kiranya dapat menjadi silaturahmi untuk mewujudkan transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hal itu disampaikan Bupati melalui Sekda saat membuka coaching clinic penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023 di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Selasa (12/9/2023).

” Analisis jabatan serta analisis beban kerja merupakan salah satu upaya pembaharuan dan perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaran pemerintah ,” tutur Bupati melalui Sekda.

Tentunya, dengan begitu diharapkan dapat mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peran masing-masing secara bersih, efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan publik agar lebih baik.

Berdasarkan hasil Anjab dan ABK perlu ditekankan sehingga mendapatkan hasil yang valid sehingga mendapatkan hasil informasi jabatan yang akurat sebagai dasar pengisian jabatan dengan sumber daya manusia yang berkualitas maupun berkuantitas.

Selanjutnya Sofyan menyampaikan harapan Bupati bahwa dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja agar dapat menyederhanakan proses birokrasi yang ramping serta dinamis. Birokrasi kita juga perlu dilakukan perbaikan dan berbagai peningkatan.

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan bahwa peningkatan kompetisi dan kualitas Aparatur Sipil Negara harus tetap ditingkatkan sebagai tulang punggung birokrasi.

” Aspek pelayanan yang berkualitas, harus dibarengi dengan penataan kinerja pegawai yang merupakan bagian terpenting dalam reformasi birokrasi ,” jelas Sofyan.

Oleh karena itu, Sofyan berharap kepada para peserta agar dapat memberi andil dengan harapan pemahaman mengenai hal tersebut dapat semakin luas yang bertujuan untuk dapat melahirkan dokumen Anjab dan ABK yang memuat uraian jabatan dan kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berada di lingkup Pemkab Tapsel.

” Kami meminta kepada saudara agar betul-betul serius dalam mengikuti acara ini ,” pesan Sofyan.

Sebelumnya, Kabag Organisasi Taufik R Lubis menyampaikan dengan dilakukan coaching clinic tersebut, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat menyusun Anjab dan ABK dalam penentuan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS serta PPPK yang menghasilkan informasi dan peta jabatan di OPD terkait.

” Analisis jabatan untuk pelaksana juga dibutuhkan untuk mengetahui pengusulan-pengusulan jabatan pelaksana yang dibutuhkan di masing-masing OPD sehingga nanti usulan formasi yang dibutuhkan bisa diketahui sehingga dapat diakomodir oleh pemerintah atasan ,” terang Taufik.

Adapun peserta dari coaching clinic tersebut berasal dari seluruh pimpinan OPD beserta dengan pejabat pelaksana yang membidangi Anjab dan ABK, Kepala Bagian, Camat, Direktur RSUD, serta Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Tapsel dengan 1 (satu) staf yang menangani bidang Anjab dan ABK dengan narasumber dari Biro Oganisasi Provsu.(Sar/Nas).

Sepekan Ops Zebra Toba 2023, Sat Lantas Polres Tapsel Keluarkan Tilang Sebanyak 28 Lembar

Ops Zebra Toba
Kasat Lantas Polres Tapsel AKP Sofyan Helmi Nasution, SH.
Tapanuli Selatan – Selama sepekan pelaksanaan Ops Zebra Toba 2023 mulai dari tanggal 4 September sampai dengan 10 September, Sat Lantas Polres Tapsel mengeluarkan tilang sebanyak 28 lembar dengan didominasi pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalulintas. Termasuk memakai knalpot blong, tak memakai helm SNI.

Hal ini disampaikan Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni, SH, SIK melalui Kasat Lantas Polres Tapsel AKP Sofyan Helmi Nasution, SH, Selasa (12/9/2023) siang.

Kasat Lantas menyampaikan juga selama sepekan Ops Zebra Toba tersebut, pihaknya masih menekankan pelaksanaan kegiatan dengan preventif dibarengi dengan pemberian tindakan.

” Selama sepekan Ops Zebra Toba 2023 ini, kita mengeluarkan tilang sebanyak 28 lembar yang umumnya diberikan kepada pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalulintas atau 7 prioritas Ops Zebra Toba 2023 ,” cetus Kasat Lantas Polres Tapsel AKP Sofyan Helmi Nasution.

Selain itu sebutnya lagi, selain memberikan tilang kepada pengendara sepeda motor, pihaknya juga memberikan tilang kepada pengendara angkutan umum dan barang yang melebihi muatan atau over muatan.

Sementara itu, untuk teguran, Sat Lantas Polres Tapsel selama sepekan ini mengeluarkan teguran sebanyak 285 lembar teguran.

Kemudian kasus kecelakaan lalulintas sejak bergulirnya Ops Zebra Toba 2023 ini timbul sebanyak 2 kasus kecelakaan.

” Untuk kasus kecelakaan ada 2 kasus, meninggal dunia 1 orang, luka berat 1 orang serta kerugian material Rp10.500 ribu ,” terang Kasat Lantas.(Saragi).

 

Polsek SDH Dukung BLK Komunitas Darul Mursyid

SDH
Kegiatan BLK Komunitas Darul Mursyid.
Tapanuli SelatanPolsek Saipar Dolok Hole (SDH), turut berpartisipasi dalam mendukung program Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Partisipasi dukungan Polsek SDH, salah satunya dengan mengikuti pembukaan pelatihan tata busana Balai Latihan Kerja Komunitas Darul Mursyid Kabupaten Tapsel, Senin (11/9/2023) pagi.

Kegiatan pelatihan tersebut, berlangsung di Pondok Pesantren Darul Mursyid di Desa Sidapdap Simanosor, Kecamatan SD Hole, Kabupaten Tapsel.

Kapolsek SDH Iptu Amron Manullang, SH, menjelaskan bahwa, ada 16 peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Para peserta, tampak antusias mengikuti pelatihan.

“ Pelatihan tata busana oleh komunitas BLK (Balai Latihan Kerja-red) Pesantren Darul Mursyid ini, rencananya akan berlangsung selama satu bulan ,” jelas Kapolsek SDH.

Kapolsek memaparkan, Polri dalam hal ini, Polsek SD Hole, mendukung penuh program pemerintah. Terutama, dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat.

“ Dengan harapan, kegiatan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ,” harapnya.

Menurut Kapolsek, apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, maka tingkat kriminalitas akan menurun. Dan situasi Kamtibmas di suatu wilayah akan semakin baik.

“ Sebagai pelaksana Harkamtibmas, Polri berkewajiban untuk mendukung kegiatan seperti ini. Kita menginginkan, masyarakat lebih produktif dalam hal-hal yang positif ,” sebut Kapolsek.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek menghimbau ke segenap masyarakat, agar mendukung dan turut berpartisipasi dalam program Balai Latihan Kerja tersebut.

“ Supaya, terjalin harmonisasi antara pemerintah, Polri, maupun masyarakat, dalam menciptakan kesejahteraan daerah ,” pungkas Kapolsek.(Saragi).

Kompak, Kapolres dan Bupati Tapsel Bentuk Kampung Bebas dari Narkoba

Tapsel
Kapolres dan Bupati Tapsel pada penandatanganan pembentukan Kampung Bebas Narkoba.
Tapanuli SelatanSebagai wujud komitmen dan kekompakan Polri dan pemerintah menjadikan narkotika musuh bersama, Kapolres, AKBP Imam Zamroni, SIK, MH, dan Bupati Tapsel H. Dolly Pasaribu, SPt, MM, menandatangani nota kesepahaman bersama terkait pembentukan Kampung Bebas dari Narkoba, baru-baru ini.

Penandatanganan antara Kapolres dan Bupati Tapsel untuk pembentukan Kampung Bebas dari Narkoba sebagai wujud narkotika musuh bersama ini, dibenarkan Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni, saat wawancara langsung, pada Senin (11/9/2023) sore. Menurut Kapolres, program pemerintah dan amanat Undang-undang, menjadikan Indonesia bersih dari narkotika, menjadi dasar pembentukan Kampung Bebas dari Narkoba itu.

“ Bahwa Polres dan Pemkab Tapsel telah sepakat menetapkan Desa Sialogo, Kecamatan Angkola Barat, sebagai Kampung Bebas dari Narkoba. Yang mana, kriteria yang kita tumbuhkan adalah bagaimana caranya narkoba jangan sampai masuk ke Desa Sialogo ,” jelas Kapolres.

Kapolres berharap, dengan terbentuknya Desa Sialogo menjadi Kampung Bebas dari Narkoba, akan menstimulus daerah lain agar mau mencegah peredaran narkotika. Kapolres menjelaskan, bahwa program Kampung Bebas dari Narkoba juga adalah implementasi dari salah satu program prioritas Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi, SH, SIK, MSi.

“ Yang mana, program prioritas Bapak Kapolda Sumut adalah menjadikan narkoba sebagai musuh bersama. Sebab, kita ketahui bersama, tugas pemberantasan dan pencegahan narkoba, tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja. Lebih dari itu, harapan kami, selaku penegak hukum dan pemerintah, masyarakat turut andil membantu mencegah peredaran narkoba ,” imbuh Kapolres.

Kapolres mengaku, bahwa pihaknya melalui Sat Resnarkoba Polres Tapsel, telah melakukan kegiatan di Kampung Bebas dari Narkoba di Desa Sialogo. Yaitu, dengan menyasar kaum Ibu atau emak-emak untuk menjadi pelopor anti narkoba. Sebab, peran kaum Ibu di keluarga, sangat vital. Seorang Ibu, bisa mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi orang yang sukses dari narkoba.

Begitu juga dengan Mahasiswa, Sat Resnarkoba baru-baru ini juga menggelar sosialisasi di Desa Sialogo bersama para Mahasiswa yang sedang PKL. Di sosialisasi sekaligus diskusi santai itu, Sat Resnarkoba sampaikan terkait bahaya narkoba. Serta, pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat terkait dukungan ke Polri untuk memberantas narkoba dengan cara menyampaikan informasi.

“ Misalnya, terkait peredaran dan penyalah gunaan narkoba. Bisa hubungi kami lewat Call center 110 atau ke Bhabinkamtibmas kami di desa ,”  papar Kapolres menutup.(Saragi).

Kehadiran Harisman Nasution diharapkan Membawa Kemajuan Untuk Seluruh Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat

Harisman Nasution
Foto Drs Harisman Nasution.
Pasaman Barat , — Kehadiran sosok tokoh masyarakat Sungai Aur, Drs. Harisman Nasution diharapkan membawa angin segar untuk kemajuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Harisman Nasution yang memiliki moto ‘Basamo Menuju Kesejahteraan Yang Berkeadilan’, adalah putra kelahiran Rao, 13 Agustus 1963. Dirinya termotivasi untuk maju menjadi bakal calon Bupati Pasaman Barat di Pilkada 2024 mendatang.

Harisman Nasution
Harisman Nasution bersama istri Atri Mulinda.

Harisman mengaku, telah mendapatkan restu dari sejumlah tokoh ulama yang sangat dikenal dan disegani oleh masyarakat.

Tokoh ulama tersebut di antaranya adalah Syekh H. Syaf, Syekh Mudo, Syekh H. Saiful Ikhwan, Syekh H. Muhammad Shaleh dan Tk. Alwin.

” Insya Allah, di tahun 2024 nanti, dengan dukungan dari para ulama dan masyarakat, kita bawa perubahan dan berkeadilan untuk Kabupaten Pasbar yang lebih baik kedepannya ,” ujar Harisman saat di temui wartawan di kediamannya yang berada di perumahan Yaptip, Senin (11/9/2023).

Menurut Harisman Kabupaten Pasaman Barat yang multi etnis, harus memiliki pemimpin yang adil tanpa membedakan suku, ras, agama dan budaya. Pemimpin harus bisa membawa kemajuan dan perubahan yang lebih baik untuk ke depan, dan bisa menyentuh setiap lapisan elemen masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten.

” Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang adil tanpa memandang kelompok (kaum) dari suatu suku atau agama yang ada di kabupaten Pasaman Barat. Kita harus membangun kekompakan tanpa perbedaan demi kemajuan Kabupaten Pasbar ke arah yang lebih baik ,” ujarnya.

Lanjutnya menambahkan, di bidang pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat, kemajuan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh penataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan prinsip keadilan.

Penataan pembangunan pusat kota harus di prioritaskan tanpa mengesampingkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok dan wilayah pedesaan.

Sementara di bidang ekonomi, pelaku usaha perdagangan seperti UMK harus di fasilitasi dan di perhatikan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait.

” Kita majukan dulu pembangunan di pusat kota dengan penataan pembangunannya, karena hal itu merupakan wajah dari keberhasilan suatu kabupaten. Sementara itu pembangunan di wilayah pelosok harus kita lakukan dengan merata dan tidak terfokus di satu kecamatan atau desa adat (Kenagarian) ,” ucapnya.

Harisman Nasution merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Negara Republik Indonesia yang pernah bertugas di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Jabatan terakhirnya adalah Asisten Ekonomi Pembangunan Setdakab Pasaman Barat tahun 2023. Selain itu, Ayah dari Empat orang anak tersebut juga pernah menjabat sebagai Inspektur (Kepala Inspektorat) Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2016-2023.

Siapakah Harisman Nasution, berikut profil lengkapnya.

Harisman Nasution lahir di Rao, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman pada tanggal 13 Agustus 1963. Orangtuanya adalah Abdul Hakim Nasution dan Mariana Lubis, pasangan guru Sekolah Dasar (SD) yang berasal dari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Harisman menikah dengan Atri Mulinda perempuan asal Padang Tujuh, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Selama pernikahan, mereka memiliki empat orang anak yang diberi nama Gilang Pratama, Regina Amalia, Mutiara Ramadanti dan Fayyad Bilhaqi.

Memiliki latar belakang di dunia pendidikan, Harisman pernah menempuh pendidikan di SD 2 Teladan Sungai Aur dari tahun 1969 hingga 1975. Ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Ujung Gading (1976-1979) dan Tamat SMAN Lubuk Sikaping pada tahun 1982. Kemudian Harisman Nasution melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang dengan jurusan Sosial dan Ilmu Politik (Sospol) dan mendapatkan gelar sarjana mudanya pada tahun 1986. Pada tahun 1989, Harisman Nasution mendapatkan gelar sarjana Sospol di perguruan tinggi yang sama.

Harisman Nasution merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Setdakab Pasaman Barat. Ia mengawali karir kepegawaiannya setelah lulus tes pada tahun 1988.

Selama menjabat, Harisman pernah menduduki posisi penting di pemerintahan di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Harisman pernah menjabat sebagai Kasubag, Kaepala Bidang(Kabid), Camat, Kepala Dinas hingga Inspektur.

Berikut adalah posisi jabatan yang pernah di duduki Harisman Nasution.

1. Kasubag Pembinaan Lembaga Adat bagian Pemerintah Desa (Pemdes) Setdakab Pasaman (1991-1997).
2. Sekcam Panti (1997-1999).
3. Ka. TU Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasaman (1999-2000).
4. Kasubag Penanaman Modal Setdakab Pasaman (2000-2001).
5. Camat Bonjol Kabupaten Pasaman ((2001-2003).
6. Camat Talamau ((203-2004).
7. Kasubag Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Setdakab Pasaman (2004).
8. Kabid Ekbang BAPPEDA Setdakab Pasaman Barat (2004-2005).
9. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat (2005-2006).
10. Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2006-2009).
11. Kepala Inspektorat (Inspektur) Kabupaten Pasaman Barat (2009-2010).
12. Staf Camat Pasaman (6,7 Tahun)
13. Inspektur ((2016-2023).
14. Asisten Ekonomi Pembangunan Setdakab Pasaman Barat ((2023).

Harisman Nasution pensiun dari Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 September 2023. Saat ini Pria yang berumur 60 tahun tersebut tengah sibuk mempersiapkan diri untuk maju di Pilgub kabupaten Pasaman Barat 2024 mendatang.(Saragi).

Gotong Royong di Jalan Thamrin, Wali Kota Irsan : Ini Bukti Kecintaan Terhadap Kota Padangsidimpuan

Wali Kota
Tim Gabungan sedang melakukan pembersihan di kawasan jalan Thamrin Kota Padangsidimpuan.
Padangsidimpuan – Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, SH, MM memimpin kegiatan gotong royong di sekitaran Jalan Thamrin Kota Padangsidimpuan. Gotong Royong ini diikuti oleh seluruh ASN dan non-ASN di lingkup Pemko Padangsidimpuan, Senin (11/09/2023).

Kegiatan gotong – royong ini juga dihadiri oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dudung Setyawan SH, SIK, MH, Danyonif 123/RW Letkol Inf. Emick Chandra Nasution, Dandim 0212/TS diwakilkan oleh Danramil 0212/02 Kota Kapten Inf. Maryanto, serta pimpinan OPD se Kota Padangsidimpuan, dan MPC Pemuda Pancasila Kota Padangsidimpuan.

Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, SH, MM pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa penertiban ini merupakan salah satu bukti kecintaan terhadap Kota Padangsidimpuan.

” Kita ingin Kota Padangsidimpuan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Tabagsel, saudara – saudara yang melaksanakan kegiatan ekonomi diharap dapat mengikuti aturan, karena jalan dan trotoar merupakan fasilitas umum. Silahkan melaksanakan kegiatan perekonomian di Padangsidimpuan, tapi tolong yang namanya jalan dan trotoar di kembalikan ke fungsinya ,” tegas Wali Kota.

Penertiban PKL dan parkir liar ini, sesuai Surat Edaran Nomor : 331.1/130 tentang larangan berjualan di Daerah milik jalan dan Daerah manfaat jalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2023 tanggal 15 Agustus 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Daerah Kota Padangsidimpuan. Kemudian SK Wali Kota Padangsidimpuan nomor : 428/KPTS/2022 tanggal 09 November 2022 tentang Tim Penertiban, penataan, pembinaan pedagang kaki lima dan normalisasi peruntukan penggunaan jalan di Kota Padangsidimpuan.(Saragi).

Pemko Padangsidimpuan Tetap Komitmen Lakukan Penertiban PKL Yang Membandel

Pemko
Tim Gabungan melakukan penertiban PKL yang langgar Peraturan Daerah.
Padangsidimpuan – Pemko (Pemerintah Kota) Padangsidimpuan bersama Tim gabungan tetap dalam komitmen Untuk membangun Tata Kota yang lebih baik, dengan melakukan Penertiban PKL yang membandel melanggar Peraturan Daerah.

Tim gabungan yang terdiri dari Polri/TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Perdagangan Pemko Padangsidimpuan dan instansi terkait lainnya melakukan penertiban PKL di sepanjang jalan Thamrin yang dimulai pada Sabtu malam (09/09/2023).

Dalam penertiban ini, Tim gabungan dan Pemko Padangsidimpuan melakukan pembongkaran lapak lapak PKL yang tetap membandel, meskipun sudah berapa kali dihimbau dan di tertibkan.

Akhirnya tim gabungan dan Pemko Padangsidimpuan berhasil membongkar lapak para PKL yang berdiri di atas parit depan pasar Sagumpal Bonang yang berada di Jalan Thamrin dengan penuh persuasif meskipun mendapat penolakan dari beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL).

Hilma Yanti warga Kota Padangsidimpuan ketika melintas di kawasan tersebut mengucapkan terima kasih atas komitmen Pemerintah Kota yang terus melakukan penertiban untuk membangun tata kota yang lebih baik dan bersih.

” Saya pribadi sangat mengapresiasi penertiban ini, yang tujuannya untuk membangun tata kota yang lebih baik dan bersih, sehingga nantinya Kota Padangsidimpuan tidak terlihat kumuh dan sembraut lagi, dan ini untuk kenyamanan kita semua ,” ungkapnya.(Saragi).