Labuhanbatu-Polres Labuhanbatu akan panggil Kepala Puskesmas kota rantau prapat Raja Kairul Bahri Ritonga, hal itu di ungkapkan Kapolres Labuhanbatu menjawab konfirmasi wartawan terkait dugaan pungli biaya akreditasi di pusat kesehatan masyarakat kota rantau prapat itu, Kamis (18/01/2024)
Saat dikonfirmasi wartawan lewat pesan WA nya, Kapolres Labuhanbatu menjawab singkat pertanyaan wartawan terkait tanggapannya, atas balihonyang sempat terpampang di kelurahan padang matinggi. Namun diduga dibuka oleh pihak lain, “trims infonya, akan kita tindak lanjuti,” tulisnya singkat
Sebelumnya aktifis dilabuhanbatu memajang baliho tersebut, yang meminta “Pak Kapolres Labuhanbatu, tangkap Kapus kota rantau,” diduga terjadi kutipan 600 ribu untuk biaya akreditasi
Kapala puskesmas kota Rantau Prapat diduga sudah 3 kali melakukan pengutipan beberapa bulan terakhir, hal itu dikatakan seorang aktifis di labuhanbatu yang menerima aduan pungli dari oknum pegawai dan ASN yang bertugas di instansi pusat kesehatan masyarakat di ibukota Labuhanbatu itu
Aktifis senior berinisial HRS, Kamis (18/01/2024) mengatakan dirinya sudah tiga kali menerima aduan dari pegawai dan ASN dari puskesmas kota rantau prapat, yang menurutnya berupa dugaan pungli
“Pertama dulu saya mendapat pengaduan terkait perpanjang TKS, diduga ada pengutipan sebesar 300 ribu, dan yang ke dua kali 600 ribu terkait Akreditasi, dan yang terakhir 500 untuk kegiatan makan bersama dan jalan jalan ke brastagi,” ungkap aktifis itu sesuai aduan pegawai
Atas itulah pihaknya, membuat baliho agar Polres Labuhanbatu bertindak dan tangkap pengutipan diduga biaya akreditasi di puskesmas kota rantau prapat Labuhanbatu
Baliho tersebut diduga sebagai protes atas kutipan biaya akreditasi di puskesmas kota rantau prapat. Sehingga Polres Labuhanbatu diminta perlu bertindak, dan jika benar peristiwa itu diharapkan Kapolres mengatensi penidakan peristiwa itu
Menanggapi baliho tersebut, Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat Berseru Rakyat Indonesia (LSM Baris) S Tulus Manalu, Rabu (17/01/2024) turut angkat bicara. Polres Labuhanbatu sebagai lembaga penegak hukum harus menunjukkan keberanian untuk benar benar memfinising kasus kasus seperti ini
“DPP LSM BARIS akan menyurati ke Aparat Penegak Hukum terkait dugaan pengutipan ini.
Sehingga dapat menjadi efek jera untuk menggunakan kekuasaan dalam melakukan tindakan sewenang wenang,” sebut Tulus
Disamping itu Aktifis Mahasiswa Merdeka Arjan, mengatakan pihaknya direncanakan akan menggelar aksi damai dan pajang baliho, agar Polisi dapat menindak dugaan pungli, jika sudah lengkap keterangannya
“Labuhanbatu lagi santer, jadi saatnya penegak hukum melakukan pemeriksaan dan penindakan atas dugaan peristiwa ini. Jangan sampai lolos jika ada peristiwa seperti ini, haruslah di buktikan jika Polisi juga layak di percaya masyarakat dapat menyelesaikan peristiwa di tengah tengah masyarakat terlebih di instansi. Melainkan bukan hanya KPK yang layak,” ungkap Arjan
Saat wartawan media ini melakukan konfirmasi ke Puskesmas kota ranto prapat, KTU Puskesmas Kota rantau prapat Andi Maliala Pasaribu, yang didampingi 2 ASN lainnya yang berprofesi dokter, Rabu (17/01/2024) sekira pukul 10:30 Wib, mengaku jika Seluruh ASN di Puskesmas kota ranto prapat, memang ada mengumpul uang 600 ribu untuk biaya mereka
“Biaya 600 ribu itu dikumpul per ASN dari 110 ASN, untuk keperluan kami bang saat akreditasi, yah makan selama 3 hari, dan kegiatan,” ungkap Andi, berbeda dengan Kapus kota rantau prapat Raja Khairul Bahri Ritonga, yang rencananya akan dipanggil Polres, saat dikonfirmasi terkait pengutipan sebanyak 3 kali beberapa bulan terakhir di Puskesmas kota, tidak memberi tanggapan hingga berita ini disuguhkan ke hadapan pembaca
