Labuhanbatu-Petani Pesisir Panai Tengah di Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara merasa resah, akibat aturan yang diduga diterapkan Oknum Manager PTP N IV, Ajamu 3 (tiga) yang hanya memberi Izin melintas pada masyarakat hanya 2 kali dalam satu bulan, sehingga kesulitan mengeluarkan atau menjual hasil TBS dari kebun mereka, hal itu di katakan Bung K dan rekan rekannya petani di lokasi tersebut kepada awak media ini, yang merasa resah karena kearoganan oknum Manager yang katanya baru bertugas di perusahaan milik negara itu
Petani di pesisir ini, diantaranya Bung K dan rekan rekan nya merupakan yang memiliki lahan di ajamu 3 itu, mengaku sebelum sang Oknum Manager ini bertugas di kebun Ajamu 3 tersebut, mereka biasa dapat melintas mengeluarkan TBS setiap hari, hanya palang dibatasi jamnya bila sudah gelap hari atau malam, namun setelah Oknum Manager yang baru ini mereka makin tertekan akibat aturan yang dianggap semakin semenah wenah
“Kami masyarakat petani di Panai yang memiliki lahan di ajamu 3 Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu itu, sungguh merasa sedih karna aturan ini, kami kan hidup dari hasil sawit kami yang disana, jadi kalo ga kami panen pinomat tiap minggu dari mana penghasilan kami? apa pak Oknum Manager itu mau membutuhi? atau pemerintah? mimpi kali!, kemudian TBS kan bisa membusuk jika tertahan lama,”, ungkap Bung K dan rekan rekannya
Oknum Maneger PTP N IV Ajamu 3 MJ Purba, saat dikonfirmasi wartawan media ini lewat pesan WA nya, Senin (25/07/2022) terkait aturan terhadap petani tersebut, walau laporan pesan sudah menandakan terkirim dan pesan sudah dibaca, dengan menunjukan laporan pesan cek lis dua biru, namun oknum tersebut tidak memberi tanggapan apapun, hingga berita ini di sajikan ke hadapan pembaca.
Disamping itu, mengetahui hal itu Ketua LSM Baris Denni Pardosi, turut angkat bicara. Menurutnya Perusahaan yang berdiri itu baik perusahaan swasta maupun Negara punya, kiranya berjalan dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat contohnya para etani ini, sebab ada UU di negara ini yang mengatur, dalam Pasal 1 UUPA secara tegas disebutkan bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi,air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipelihara oleh negara, sebagai organisasi untuk kesejahteraan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat 1).
Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik,” ungkap Denni Pardosi.
Bunyi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 adalah “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tambahnya, Jadi menurutnya perusahaan yang didirikan itu haruslah memberi kebaikan bagi masyarakat, bukan malah menekan masyarakat karena pemerintah membangun setiap usaha kembali ke kebutuhan masyarakatnya, jangan jadi menyusahkan seperti yang dialami petani pedisir ini
Bupati Labuhanbatu dr H Erick Adtrada Ritonga, Mkm, saat dikonfirmasi awak media ini, terkait Aturan pada para petani pesisir Labuhanbatu tersebut. Mengatakan “Akan kami cek ya bang, Trims infonya,” Sebutnya singkat.
Berbeda dengan Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Meyka Riyanti Siregar, SH, ketika ditanya terkait aturan Oknum Maneger PTP N IV Ajamu 3 itu, walau pesan sudah menandakan pesan terkirim cek lis dua, namun hingga berita ini disuguhkan ke hadapan pembaca, Ibu Ketua DPRD Labuhanbatu belum juga memberi tanggapan
