spot_img
spot_img
spot_img

Guru di Padang Sidempuan Susun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Padang Sidempuan
Kegiatan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar di MAN 2 Padang Sidempuan.

Kepala Dinas Dikbud H.Muhammad Lutfhi Siregar, SH, MM melalui Kabid. Pembinaan dan Ketenagaan Rudi Suwandi Lubis dalam sambutannya menyampaikan, latar belakang penyusunan kurikulum muatan lokal ini untuk mengembangkan potensi daerah dalam melestarikan adat, budaya dan kearifan lokal di daerah.

Salah satu langkah yang diambil Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan ialah launching buku muatan lokal untuk siswa SD dan SMP yang merupakan salah satu turunan dari visi misi Padang Sidempuan BERSINAR dibawah kepemimpinan bapak Wali Kota Irsan Efendi Nasution dan Wakil Wali Kota Arwin Siregar

Disebutkan Rudi, adapun judul buku muatan lokal tersebut adalah,

1. Aksara Batak Angkola untuk SD kelas V,

2. Partuturan di Namar Dalihan Natolu untuk SD kelas VI,

3. Naposo Bulung Cerita Pendek dan KEarifan Lokal untuk SMP kelas VII,

4. Mengenal Upacara ADat dan Tata Upacara Adat untuk kelas VIII dan

5. Seni Budaya Angkola dan Makkobar Sidang Adat untuk kelas IX.

Diketahui, baru- baru ini Kota Padang Sidempuan mengirim 4 putra-putri terbaik dalam kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasiona (FTBIN) di Hotel Sultan Jakarta.

” Dan alhamdulillah anak kita yang bernama Zaura Anggina dari SMP Negeri 3 terpilih untuk menuliskan ucapan terimakasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dalam aksara batak angkola. Hasil tulisan anak kita tersebut nantinya akan dipajang di istana negara ,” ucap Rudi.

Rudi berharap dengan disusunnya kurikulum muatan lokal ini generasi muda lebih mengenal,lebih akrab dengan budaya dan bahasa Angkola, serta memiliki sikap/perilaku yang selaras dengan nilai-nilai luhur budaya daerah khususnya di Kota padang Sidempuan.

Selanjutnya, Wali Kota padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution pada sambutannya  menyampaikan, ada 2 (dua) hal yang ingin ia sampaikan yakni,

1. Wali Kota sangat gelisah melihat kondisi saat ini, dimana pada 3-4 tahun terakhir banyak tenaga pendidik di satuan pendidikan Kota Padang Sidempuan yang mengakhiri masa bakti/pensiun.

2. Pergeseran peradaban dunia ke teknologi yang tanpa batas maupun dunia yang semakin tua dan berdampak pada kehidupan generasi selanjutnya. Atau disebutkan oleh para pakar sebagai peradaban dunia yang tidak punya kepastian (the world of uncertainty)

“ Terkait dengan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar ini saya sangat setuju demi menjaga kearifan lokal di daerah kita ,” ucap Wali Kota.

Dia berharap dengan adanya 5 (lima) buku muatan lokal tersebut dapat menjadi penyeimbang di era teknologi tanpa batas sekarang ini dan menurutnya investasi yang paling berharga adalah investasi di bidang pendidikan. Investasi dalam bidang pendidikan juga mampu menciptakan Sumber Daya Manusia bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator manusia yang lebih baik, berkualitas.

Usai pembukaan kegiatan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar tersebut Kaban Bapelitbang Padang Sidempuan Drs. M. Jusar Nasution mengungkapkan bahwa tim perencanaan Kota Padang Sidempuan sangat mengapresiasi pokok pikiran serta gagasan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dalam upaya melestarikan kearifan lokal di tanah angkola bagi generasi  muda.

“ Kami dari Tim perencanaan sangat mengapresiasi Kadis Pendidikan beserta jajaran atas upaya melestarikan budaya dan kearifan lokal ini ,” ungkap Jusar.

Dia berharap seluruh tenaga pendidik yang hadir pada kegiatan ini dapat bersungguh-sungguh dalam menyusun silabus yang berfungsi membantu dalam membuat acuan rencana pembelajaran. Mulai dari rencana pembelajaran tentang kajian mata pelajaran, pengembangan penilaian hasil pembelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran.

Kegiatan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar tersebut mengundang narasumber Dr. Zainal Efendi Hasibuan, MA dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syahada Kota Padang Sidempuan dan Mina Syanti, M.Pd selaku Ketua Jurusan Bahasa Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (IPTS).(Saragi).

Bupati Tapsel Sebut Keadilan Gender Salah Satu Aspek Penting Dalam Wujudkan Pembangunan

Bupati
Foto bersama Bupati dan Ketua TP PKK Tapsel dengan peserta Sosialisasi Kebijakan Pengarusutamaan gender.
Tapanuli Selatan – Bupati Tapsel H. Dolly Pasaribu, S.Pt, MM mengatakan, keadilan gender merupakan salah satu aspek penting yang harus direspon dalam setiap aktifitas pembangunan serta komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan terhadap gender.

Hal itu disampaikan Bupati saat membuka sosialisasi kebijakan pengarustamaan gender (PUG) melalui penyusunan anggaran responding gender tahun 2023 di Aula Syakira View & Resto, Desa Aek Sabaon, Kecamatan Marancar, Rabu (15/2/2023).

Lanjut Bupati, pengarustamaan gender telah ditindaklanjuti sesuai Inpres No. 9/2020 dan Permendagri No. 65/2011 tentang perubahan atas Permendagri No. 15/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarustamaan gender (PUG) di daerah.

” Juga telah diamanatkan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa kesamaan terhadap seluruh warga negara, dimana selama ini kita berfikir bahwa kaum perempuan di nomor duakan dari berbagai aspek ,” terangnya.

Sebut Bupati lagi, Gender merupakan salah satu tujuan utama pembangunan global, karena semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, dan pihaknya  juga berkomitmen atas keadilan gender.

Untuk itu diperlukan strategi yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki serta mengintegrasikannya ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan.

” Melalui pertemuan ini, saya berharap kepada seluruh peserta untuk berperan aktif agar percepatan kesetaraan dan keadilan gender dapat tercapai. Sehingga kedepan kualitas dan perempuan dalam pembangunan semakin meningkat demi terwujudnya Kabupaten Tapsel yang maju berbasis sumber daya manusia pembangun yang lebih sehat, cerdas dan sejahtera ,” harap Bupati.

Sementara Ketua TP PKK Tapsel Ny Rosalina Dolly Pasaribu mengatakan, di dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini, keadilan gender merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon dalam setiap aktifitas pembangunan.

Hal ini dikarenakan gender merupakan salah satu tujuan utama pembangunan global atau millenium development goals (MDGS) yang merupakan hasil kesepakatan dari negara-negara se dunia.

Rosalina menyebutkan, bahwa kondisi kesetaraan gender di negara kita masih berada pada posisi yang memprihatinkan dibanding dengan negara lain.

Salah satu penyebabnya dikarenakan masih banyaknya pemahaman yang tidak pas tentang pemahaman keadilan gender itu sendiri baik dimasyarakat maupun dikalangan aparat.

” Saya berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat membuka wawasan kita semua untuk lebih memahami arti dan pentingnya pengarustamaan gender sehingga percepatan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Tapsel dapat tercapai ,” harap Rosalina.

Sebelumnya Plt Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hubban Tarmizi Hasibuan dalam laporannya menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai arti pentingnya penyetaraan pengarustamaan gender antara laki-laki dan perempuan dalam segenap bidang kehidupan.

Hubban mengharapkan dengan adanya kesetaraan gender ini, maka tidak ada lagi bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan di Kabupaten Tapsel.

Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 15-16 Februari 2023. Dengan narasumber dari Universitas Sumatera Utara, DR Khairani Siregar, S.Sos, MAP, FK Puspa Kota Binjai Sugi Hartati dan Ka Bappeda Tapsel Chairul Rizal Lubis.

Sementara para peserta terdiri dari Kasubbag Perencanaan dari masing-masing OPD dan Kasubbag Keuangan dari Kantor Camat se-Tapsel.(Sar/Nas).

Tangani Laju Inflasi, Wali Kota Pimpin Rapat Bersama Penyuluh Pertanian di Sidempuan

Wali Kota
Rapat menangani laju inflasi bersama Wali Kota dan Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani dan Dinas Pertanian Kota Padang Sidempuan.

Pemerintah Kota Padang Sidempuan bersama penyuluh akan  melakukan kalender penanaman dan peluasan klaster terhadap beberapa komoditi yang menyumbang angka inflasi di Kota Padang Sidempuan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution, SH, MM. menginstruksikan serta mendorong seluruh penyuluh Dinas Pertanian melakukan upaya konkrit memperluas kluster dalam kalender pertanaman terhadap beberapa komoditi pangan.

Adapun Komoditi pangan untuk menekan laju inflasi tersebut seperti pertanaman cabai merah, tomat, cempokak, padi, bawang merah dan mentimun.

Wali Kota Irsan menyampaikan ada 6 cara konkrit yang harus dilakukan guna menurunkan laju inflasi seperti melaksanakan Operasi Pasar murah. Lalu melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan atau menimbun barang, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, kemudian gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga dan dukungan transportasi dari APBD.

Salah satu langkah konkrit yang akan dilakukan Pemerintah Daerah adalah gerakan penanaman komoditi pendukung inflasi.

” Seperti kita ketahui di bulan Desember lalu kita melalukan beberapa cara untuk menyongsong hari natal dan tahun baru yang alhamdulillah inflasi di kota padang sidempuan sangat baik ,” ucap Wali Kota.

Sedangkan di bulan Januari 2023 inflasi Kota Padang Sidempuan sebagai salah satu IHK (Indeks Harga Konsumen) di Indonesia masuk ke dalam 10 besar dengan angka inflasi 1,16 % di Indonesia dan diposisi pertama Kota Gunung Sitoli dengan angka inflasi 1,87 % tertinggi di Indonesia menurut data BI (Bank Indonesia).

Ada beberapa komoditi yang bisa kita hasilkan di Padang Sidempuan seperti bawang merah dan cabai merah yang dapat menekan laju inflasi. Harga beras yang ikut naik sebesar 4% juga mengakibatkan inflasi di Kota Padang Sidempuan tinggi, di luar dugaan kita bahwa cempokak ikut menyumbang angka inflasi begitu juga tomat, padahal komoditi tersebut bisa kita dorong pertanamannya di Kota Padang Sidempuan.

“ Beberapa Komoditi yang saya sebutkan tadi bisa kita lakukan mitigasi atau langkah-langkah pencegahan dikarenakan hulunya ada pada kita ,” tegas Wali Kota.

Wali Kota Irsan khawatir dengan IHK Kota Padang Sidempuan yang tinggi sehingga nantinya akan menjadi perhatian nasional. Dan faktanya di Januari 2023 inflasi kita naik 1,16% sedangkan di Februari ini trend di pasar itu harga terus bergerak naik termasuk beras.

Langkah jangka pendek yang akan dilaksanakan Pemko Padang Sidempuan saat ini adalah dengan melaksanakan operasi pasar komoditi penyumbang angka inflasi seperti : beras, gula pasir, minyak makan, cabai dan bawang merah.

Beliau berharap hasil panen bawang merah selanjutnya dapat membackup operasi pasar, sehingga harga di pasar bisa stabil dan tertahan kenaikannya.

Menurutnya meskipun harga di pasar menurun bukan berarti melemahkan nilai tukar petani, akan tetapi menjaga keseimbangan antara daya tukar petani dengan masyarakat sehingga inflasi di Kota Padang Sidempuan tidak setinggi di bulan Januari ini.(Saragi).

Hadiri Musrenbang di Marancar, Dolly Ajak Jajaran Kejar Ketertinggalan Pasca Covid-19

Dolly
Bupati Tapsel Dolly Pasaribu ketika menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Marancar Kabupaten Tapsel.
Tapanuli Selatan – Orang nomor 1 di Kabupaten Tapanuli Selatan H. Dolly Pasaribu, S.Pt, MM menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat khususnya di Kecamatan Marancar yang senantiasa memberikan dukungan dalam mewujudkan pembangunan di Tapsel ke arah yang lebih baik.

Hal itu Dolly sampaikan saat menghadiri Musrenbang RKPD Kecamatan Marancar Tahun 2024 di Aula Kantor Camat Marancar, Rabu (15/2/2023).

Dolly menyebutkan lagi, bahwa pelaksanaan musrenbang kecamatan, merupakan amanat dari Permendagri No. 86/2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

” Juga diatur dalam PP No. 17/2018 tentang kecamatan yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan kecamatan merupakan kelanjutan dari hasil musyawarah desa/kelurahan yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota ,” jelasnya.

Disamping itu, beliau mengingatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun ketiga perencanaan RPJMD Kabupaten Tapsel 2021-2026 yang ditetapkan melalui Perda Kabupaten Tapsel No. 4/2021. Sehingga masih banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan begitu juga target-target yang harus diraih agar visi misi Kabupaten Tapsel menuju Tapsel yang maju berbasis sumber daya manusia pembangun yang sehat, cerdas dan sejahtera serta sumber daya alam yang produktif dan lestari dapat segera terwujud.

Lanjut Dolly, pandemi Covid-19 yang telah kita rasakan sejak tahun 2020 lalu, perlahan-lahan telah mulai menunjukkan tanda-tanda yang semakin membaik sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat juga telah mulai pulih seperti sediakala.

” Untuk itu perlu kerja ekstra keras dari kita semua untuk mengejar ketertinggalan yang kita alami selama dua tahun belakangan ini ,” bebernya.

Ia mengatakan lagi, dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan tahun ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan antara lain, pembahasan usulan kegiatan yang akan diajukan melalui APBD agar dimusyawarahkan lebih arif dan bijaksana sehingga penetapan usulan bisa lebih selektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor khususnya bagi penerima manfaat.

Sedangkan untuk peningkatan akses pertumbuhan ekonomi pedesaan, perluasan lapangan kerja, pengembangan UMKM wajib menjadi perhatian kita bersama. Disamping itu prioritaskan juga program-program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat banyak khususnya yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selain itu untuk kesiapsiagaan bencana juga harus diperhatikan, karena setiap pelaksanaan pembangunan harus berlandaskan aspek-aspek pengurangan risiko bencana, mengerti dan memahami daerah rawan bencana, patuh dan taat terhadap tata ruang serta mencegah munculnya penyebab bencana.

Terakhir Dolly berharap agar segala permasalahan, tantangan dan hambatan yang kita hadapi saat ini perlu kita sikapi dengan bijak dan sabar yang disertai dengan semangat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas untuk terus membangun Tapsel yang kita cintai ini. (Sar/Nas).

Ingat, Mulai 7 Maret 2023 Pemberlakuan Subsidi Tepat Sasaran Akan Diberlakukan di Sidempuan

Subsidi
Wali Kota saat menerima audiensi Sales Branch Manager Rayon III Sibolga Dany Sanjaya beserta manager SPBU se-Kota Padang Sidempuan.

Sales Branch Manager Rayon Sibolga Dany Sanjaya menyampaikan untuk mendapatkan barcode tersebut masyarakat harus mendaftar di website subsiditepat.mypertamina.id maupun melalui petugas admin di SPBU di Kota Padang Sidempuan hingga 7 Maret mendatang.

Dan setiap masyarakat yang hendak membeli BBM bersubsidi hanya akan dilayani dengan barcode yang dimiliki.

” Untuk yang belum mendaftar di subsiditepat.mypertamina.id masyarakat tetap diperbolehkan sementara, namun hanya 20 liter perhari ,” jelas Dany.

Ditambahkannya lagi, masyarakat yang mendapat subsidi BBM dibatasi hanya 60 liter per hari di mobil roda 4 sedangkan untuk mobil truk sebanyak 200 liter per hari.

Dany juga berharap dukungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan dalam hal ini Wali Kota untuk menghimbau masyarakat segera mendaftar agar dilayani untuk pembelian BBM bersubsidi.

” Kami sampaikan juga kepada pak Wali, bahwa ada pengurangan sebanyak 27 persen untuk biosolar di Padang Sidempuan. Tahun lalu Padang Sidempuan mendapat 29 juta liter pertahun, namun tahun ini hanya 19 juta liter pertahun ,” katanya.

Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution menyampaikan dukungan atas digitalisasi pertamina. Hal tersebut demi menjaga ketersediaan BBM di Kota Padang Sidempuan yang mana SPBU dapat di deteksi seberapa banyak BBM yang di salurkan.

Wali Kota juga memberikan video himbauan agar masyarakat segera mendaftar di subsiditepat.mypertamina.id agar dilayani dalam pembelian BBM bersubsidi di SPBU.

Beliau juga menginstruksikan kepada Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk menyurati Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) agar mereview kembali jumlah salur bio solar di Kota Padang Sidempuan yang hanya 19 juta liter pertahun.

” Kalau tidak kita surati SKK Migas, bisa saja kita akan menghadapi kesulitan kedepannya, setidaknya harus ada 27 juta liter konsumsi BBM jenis solar di Padang Sidempuan sebagaimana tahun 2022 kemarin ,” ujarnya.

Kemudian ia juga meminta pihak SPBU membantu masyarakat yang belum mempunyai smartphone sehingga tidak mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

Hadir dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah, Asisten II Perekonomian, Kadis Perhubungan, dan Manager SPBU se-Kota Padang Sidempuan.(Saragi).

Peningkatan Kapasitas Perekonomian Yang Merata dan Berkelanjutan Jadi Topik Yang Dibahas di Musrenbang Kecamatan Sidempuan Utara

Perekonomian
Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Padang Sidempuan Utara di Aula Kantor Camat setempat.

Musrenbang Tingkat Kecamatan Padang Sidempuan Utara Tahun 2024 ini dibuka langsung Wali Kota Irsan Efendi Nasution, SH, MM, Selasa (14/2/2023) di Aula Kantor Kecamatan Padang Sidempuan Utara.

Diawal sambutannya Camat Padang Sidempuan Utara Nanda Alfina, SH mengucapkan selamat datang pada bapak Wali Kota Padang Sidempuan dan para rombongan.

Nanda menjelaskan bahwa Musrenbang adalah forum dalam penyusunan rencana daerah, dengan tujuan membahas usulan maupun pokok-pokok pikiran masyarakat untuk rencana pembangunan di Kecamatan Padang Sidempuan Utara.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Padang Sidempuan Rusydi Nasution menganggap tema peningkatan kapasitas perekonomian di Kota Padang Sidempuan yang merata dan berkelanjutan merupakan hal yang menarik.

” Menurut saya tema untuk Musrenbang ini perlu diapresiasi ,” ucap Rusydi.

Ditambahkannya, semoga dengan Musrenbang ini dapat menimbulkan ide,gagasan, pokok pikiran dengan mengedepankan aspek prioritas untuk kemajuan Kota Padang Sidempuan ke depannya.

Kemudian Wali Kota Padang Sidempuan pada arahannya sebelum membuka Musrenbang di Kecamatan Padang Sidempuan Utara ini mengungkapkan bahwa Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kota Padang Sidempuan ini merupakan yang keempat setelah sebelumnya di Batunadua, Tenggara dan Selatan.

Irsan menjelaskan bahwa tidak jarang terjadi salah tafsir berkembang di masyarakat bahwa jika sudah masuk pada Musrenbang akan dilaksanakan pengerjaan, pembangunan maupun realisasi dari yang diusulkan tersebut. Tetapi kenyataannya tidak semua usulan di Musrenbang dapat realisasikan.

” Saya sadar tidak semua yang diusulkan oleh masyarakat dapat diakomodir oleh pemerintah karena melihat urgensi dan keterbatasan keuangan pemerintah ,” tandas Wali Kota Irsan.

Irsan menambahkan alasan mengangkat tema Musrenbang kali ini adalah dari sektor perekonomian. Menurutnya ini merupakan salah satu langkah dalam menjawab tantangan pemerintah atasan dalam ancaman resesi keuangan global.

” Alhamdulillah perekonomian kita sudah tumbuh dan saya harap ditahun ini akan menjadi lebih baik ,” ujarnya.

” Perlu saya sampaikan bahwa menurut data BPS di Januari 2023 ini adalah sebesar 1,16% meskipun ditahun lalu pada triwulan 4 kita jaga angka inflasi dengan melaksanakan pertanaman. Akan tetapi pertanaman yang kita laksanakan pada triwulan keempat yang kita lakukan masih belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan kita di triwulan pertama tahun ini ,” terang Wali Kota.

Hadir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan tersebut, Wakil Wali Kota Ir. Arwin Siregar MM, Rusydi Nasution dari Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Ahmad Maulana dari Partai Golkar, Arjuna Sari dari Partai Golkar, Erpi J Samudra dari PAN (Partai Amanat Nasional), Khoiruddin Siagian dari Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Rizky Fazri Harahap dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Lalu ada Sekdako Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat Iswan Nagabe Lubis, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rahuddin Harahap, Asisten Pemerintahan Umum Hamdan Sukri Siregar, Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Gempar Nauli Nasution, Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Rahmat Marzuki Nasution, Staff Ahli Bidang Ekbang dan Keuangan Ir. Parhimpunan Siregar, Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Lurah se- Kecamatan Padang Sidempuan Selatan serta tamu undangan lainnya.(Saragi).

Ini Arahan Wali Kota Saat Buka Musrenbang di Kecamatan Padang Sidempuan Selatan

Musrenbang
Wali Kota Irsan Efendi Nasution sampaikan arahannya saat membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Padang Sidempuan Selatan.

Wali Kota dalam Musrenbang itu menjelaskan bahwa Kota Padang Sidempuan sendiri telah mendapat penghargaan 3 kali berturut – turut memperoleh penghargaan perencanaan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020, 2021 dan 2022.

“ Dan tahun ini kita (Pemko Padang Sidempuan) masih masuk 3 besar nominasi bersama dengan Kota Medan dan Kota Siantar. Mudah-mudahan kita masih bisa mempertahankan penghargaan PPD terbaik lagi ,” ucapnya.

Menurutnya hasil yang diperoleh dari pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan harus diakumulasikan untuk dibawa pada tingkat Musrenbang Kecamatan dan kemudian menjadi dokumen perencanaan pada musrenbang tingkat Kota.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Padang Sidempuan, untuk produksi bawang merah dari total konsumsi di Padang Sidempuan petani sudah bisa memproduksi 50%. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemko dalam hal penanganan inflasi daerah, sebab bawang merah termasuk kedalam komoditi penyumbang angka inflasi.

Sebelumnya Camat Padang Sidempuan Selatan Ahmad Toib Simanjuntak mengucapkan selamat datang kepada bapak Wali Kota dan rombongan pada kegiatan Musrenbang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Tahun 2024.

“ Alhamdulillah dan terimakasih kepada Bapak  Wali Kota karena dari pelaksanaan Musrenbang 2021 banyak usulan yang terealisasi pada tahun 2022 di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara ,” ucap Camat.

Menurutnya keterlibatan atau partisipasi semua pihak sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi semua pihak dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan itu sendiri, bahkan lebih jauh lagi adanya partisipasi dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

Selanjutnya Ketua DPRD Padang Sidempuan Siwan Siswanto mengatakan bahwa Musrenbang tingkat Kecamatan ini merupakan agenda tahunan setelah melaksanakan musrenbang tingkat kelurahan/desa.

“ Kami dari DPRD akan menampung seluruh aspirasi yang akan menjadi usulan prioritas masyarakat di Padang Sidempuan Selatan ,” kata Siwan.

Menyinggung terkait masalah pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Siwan mengatakan jika UMKM (Usaha Micro Kecil dan Menengah) di Padang Sidempuan Selatan ini perlu dikembangkan dan didorong kembali untuk menopang/meningkatkan perekonomian masyarakat.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain,  Ahmad Jumadi Lurah Aek Tampang pada kesempatan tersebut mengusulkan untuk melaksanakan rehab Gang atau jalan Pemerintah yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Gang Saudara mengingat jalan tersebut sudah banyak yang rusak atau berlobang.

Kemudian Solahuddin Lurah Sitamiang Baru mengusulkan untuk pembangunan MCK di SDN 200207 dan pembangunan pagar besi di SDN 2009219. Menurutnya ini perlu menjadi prioritas karena belum adanya MCK di sekolah tersebut.

Seterusnya Ketua MUI Padang Sidempuan Selatan memiliki gagasan agar jembatan di jalan Mustopa Harahap menuju Sibulan-bulan kiranya dapat diperlebar.

Hal ini pun harus menjadi prioritas karena jika dibeberapa momen seperti musim penghujan jalan tersebut menjadi alternatif masyarakat untuk melintas yang menghindari kemacetan di simpang silandit.

Hadir dalam musrenbang tingkat kecamatan tersebut, Wakil Wali Kota Ir. Arwin Siregar MM, Rusydi Nasution dari Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Erwin Nasution dari PAN (Partai Amanat Nasional), Ahmad Yusuf Nasution dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Marataman Siregar dari Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), Abdul Rahman Harahap dari Partai Demokrat,  Sekdako Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes.

Kemudian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Iswan Nagabe Lubis, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rahuddin Harahap, Asisten Pemerintahan Umum Hamdan Sukri Siregar, Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Gempar Nauli Nasution, Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Rahmat Marzuki Nasution, Staff Ahli Bidang Ekbang dan Keuangan Ir. Parhimpunan Siregar, Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Lurah se-Kecamatan Padang Sidempuan Selatan,serta masyarakat Kecamatan Padang Sidempuan Selatan.(Saragi).

Dukung dan Lestarikan Bahasa Daerah, Pemkab Tapsel Terima Penghargaan dari Mendikbud Ristek RI

Pemkab
Pemkab Tapsel yang diwakili Kadis Pendidikan Arman Pasaribu menerima penghargaan dari Mendikbud Ristek RI Nadiem Makariem.
Tapanuli Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan menerima penghargaan atas dukungan dan upaya pemerintah daerah dalam melestarikan bahasa daerah. Penghargaan tersebut diserahkan Mendikbud Ristek RI Nadiem Anwar Makarim, kepada Bupati Tapsel, H. Dolly Pasaribu, yang diwakili Kadis Pendidikan Arman Pasaribu di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta, Senin malam (13/2/2023).

Berdasarkan undangan Kemendikbud Ristek RI, Pemkab Tapsel menjadi salah satu dari 16 daerah penerima penghargaan karena memiliki komitmen, mendukung dan turut berkontribusi serta mampu bekerjasama dalam upaya pelestarian bahasa daerah.

Sementara itu, Bupati Dolly mengatakan Pemkab Tapsel berkomitmen dalam mendukung upaya revitalisasi bahasa daerah oleh Kemendikbud Ristek.

” Dan kami akan selalu berupaya untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat pada budaya dan bahasa lokal di Nusantara ,” katanya.

Dolly menjelaskan, bahasa daerah memiliki efek positif dalam pertumbuhan anak, mengingat sebagai khasanah budaya, bahasa daerah mengandung nilai-nilai luhur serta budi pekerti yang kuat. Sehingga penggunaan bahasa daerah mesti terus dikembangkan kepada generasi muda.

Lanjutnya lagi, sebelumnya Pemkab Tapsel telah mengirimkan enam siswa yang akan mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Nasional yang digelar dari tanggal 12-16 Februari 2023.

Adapun enam siswa yang tampil di FTBI Tingkat Nasional yakni, Mutia Tika Rahmadhani Kategori Cerpen (SDN No. 100603 Sidadi II), Diska Khairani Hasibuan Kategori Mendongeng (SDN No.100104 Sitinjak), Lulu Lanni Kategori Pidato (SMPN 1 Angkola Timur).

Kemudian Evan Lais, dan Haikal Padli Sahbana Kategori Puisi, Pantun, dan Syair (SDN No. 101504 Basilam Baru) dan Marasetia Kategori Tembang Tradisi (SMPN 1 Angkola Timur).

Pada penampilan Diska di malam FTBI, Dolly merasa bangga karena Diska Khairani Hasibuan, tampil memukau di depan Mendikbud Ristek dengan membawakan dongeng dalam bahasa Batak dialek Angkola dengan judul “ Jai Landok Dohot Jai Labi “.

Sehingga penampilan Diska mencuri perhatian Menteri dan seluruh peserta. Karena penampilan Diska menggemaskan dan membuat peserta yang hadir menjadi terpukau.

Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim, mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan bahasa dengan 718 bahasa daerah. Namun, lanjutnya, tidak semua bahasa daerah tersebut dalam kategori aman. Beberapa di antaranya tergolong rentan atau dalam ancaman kepunahan.

Untuk menyelamatkan serta membuat bahasa daerah relevan dengan perkembangan jaman, Mendikbud Ristek melakukan pendekatan pada beberapa aspek melalui program Merdeka Belajar Episode 17. Pertama, pemerintah lebih fokus pada revitalisasi daripada dokumentasi bahasa daerah. Kedua, partisipasi intensif seluruh pemangku kepentingan sejak perencanaan dan pelaksanaan program.

“ Dengan adanya kebijakan ini, sekarang di ranah keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan itu diwajibkan penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah ,” kata Nadiem.

Aspek pendekatan ketiga, papar Nadiem, Mendikbud Ristek mengadopsi model revitalisasi yang beragam yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“ Hal ini kami lakukan mengingat setiap bahasa itu memiliki ekosistemnya masing-masing. Sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda ,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan itu Pemkab Tapanuli Selatan menerima penghargaan bersama 15 wilayah lainnya di Indonesia. Yakni, Provinsi Jateng, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Provinsi Bali, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sula, Kabupaten Buru, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Sarmi, Kota Pare-pare, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Alor.(Sar/Nas).

Hadiri Musrenbang Kecamatan Angkola Timur, Ini Arahan Bupati Tapsel

Kecamatan
Bupati Dolly Pasaribu sampaikan arahannya dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan Angkola Timur Tahun 2024.
Tapanuli Selatan – Saat menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Angkola Timur Tahun 2024, Bupati Tapsel H. Dolly Pasaribu, S.Pt, MM memberikan arahannya dengan mengatakan, bahwa seluruh program pembangunan yang disusun pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Musrenbang Tingkat Kecamatan Angkola Timur ini di Aula Kantor Camat setempat, Selasa (14/2/2023).

” Atas perintah Presiden RI, uang yang dikeluarkan harus ada dampaknya (Money Follow Impact), dan di tahun 2022 lalu telah saya sampaikan kepada OPD, Camat, desa/kelurahan agar segala program harus berdampak ke sendi-sendi kehidupan masyarakat yang tertuang pada visi misi Bupati ,”  terang Dolly.

Bupati juga menambahkan dalam Musrenbang itu, bahwa perekonomian di Tapsel saat ini didominasi pada bidang pertanian dan UMKM, tentunya ini menjadi salah satu prioritas yang harus dimasukkan kedalam perencanaan.

”  Angkola Timur salah satu wilayah yang menjadi produsen pertanian di Tapsel, maka segala yang berkaitan dengan kebutuhan pertanian harus diprioritaskan ,” tegas Bupati Dolly dalam Musrenbang itu.

Bupati Dolly juga menyampaikan, bahwa Pelaksanaan Musrenbang ini berdasarkan Permendagri No. 86/2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan evaluasi tentang rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Sementara pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Angkola Timur diikuti, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Armen Sanusi dan anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Mukmin Saleh Siregar. Selain itu dihadiri pimpinan OPD, Forkopimcam Angkola Timur, Para Kepala Desa/Lurah, Ormas, dan NNB se-Kecamatan Angkola Timur.(Sar/Nas).

BPN Labuhnabatu Absen Di Konstatering Perkara Perdata Di Bilah Hilir

bpn
Humas Pengadilan Rantau Prapat yang juga merupakan Panitera yang bertugas saat konstatering perkara perdata nomor : 105/Pdt.G/2016/PN RAP.
Labuhanbatu-BPN Labuhanbatu Absen saat konstatering (pencocokan objek sengketa) lahan antara PT Belunkut dengan Lie Kian Sing cs di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir Labuhanbatu, yang digelar oleh Pengadilan Negeri Rantau Rrapat (PN-Rap), tentang perkara perdata nomor : 105/Pdt.G/2016/PN RAP, hingga terjadi aksi saling dorong security perusahaan dengan puluhan masyarakat, yang lahannya berdampingan dengan objek perkara, dikarenakan kuasa hukum pemohon konstatering tidak hadir

Menurut Kasi-5 Kantor Pertanahan/ BPN Labuhanbatu, Febby Richard Immanuel L Tobing, saat dikonfirmasi wartawan Selasa (15/02/2023),mengatakan ketidak hadiran pihaknya karena alasan yang jelas, dimana syarat yang harus dipenuhi jelas tertuang pada peraturan KBPN nomor 1 tahun 2010, PP RI nomor 24 tahun 1997 dan PP RI nomor 3 tahun 1997, jadi menurutnya ketidak hadiran BPN Labuhanbatu, dikarenakan PN-Rap belum memberikan administrasi, yang diminta sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

“Kami tetap siap untuk menghadiri, dan telah koordinasi dengan juru sita PN terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi sampai pelaksanaan konstatering belum juga kami terima, sementara hal ini berlandaskan regulasi, dan kami lihat kantor kita terkesan kurang sebanding dengan pemahaman PN-Rap. Misalnya, menurut Panmud Perdata PN-Rap, malah konstatering tidak hal yang mutlak dilakukan,” ungkap Kasi 5 BPN itu

Selain itu Humas Pengadilan Negeri Rantau Prapat Supriono, SH, menjelaskan kepada wartawan, jika pelaksanaan konstatering bukan hal yang mutlak untuk dilaksanakan, sebelum pelaksanaan eksekusi terhadap tanah yang telah bersertifikat, yang mana sebelumnya, pelaksanaan konstatering yang digelar PN Rap pada Selasa (31/1/2023) siang lalu, atas perkara perdata nomor : 105/Pdt.G/2016/PN RAP, gagal dilaksanakan. Tim yang turun akhirnya tidak sampai masuk ke lahan sengketa.

Disamping itu puluhan masyarakat yang tanahnya berdampingan dengan lahan sengketa, meminta agar juru ukur dari Kantor Pertanahan atau BPN Rantau Prapat, harus hadir untuk menentukan titik koordinat, agar tanah mereka juga tidak terkena imbasnya dan tidak mendatangkan atau tidak mengakibatkan masalah yang baru.