Deli Serdang – Terkait perekrutan tenaga Adhoc Perekrutan PPK ( Panitia Pemilihan Kecamatan ) yang dilakukan oleh KPU Deli Serdang, disinyalir adanya nuansa KKN dan pelanggaran serta ketidakprofesionalan penyelenggara KPU.

Hal ini diketahui awak media saat Feri Afrizal Ketua LSM Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) Sumut melaporkan secara resmi Penyelenggara KPU ke Badan Pengawas Pemilu ( BAWASLU) Kabupaten Deli Serrdang, Senin (26/12/2022).

Dalam keterangannya, Feri Afrizal mengatakan dasar laporan yang dilakukan berdasarkan temuan dan laporan adanya dugaan yang menyeleweng tersebut yang dilakukan Penyelenggara KPU saat seleksi penerimaan calon anggota PPK.

“ Hari ini Surat Pengaduan dan lampiran bukti dugaan pelanggaran KPU telah kita serahkan ke Bawaslu, Alhamdulillah tadi langsung diterima ibu Erina Rambe, SH, MH, selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi ,” kata Feri kepada awak media.

Feri melanjutkan, ada temuan di 8 Kecamatan yang mana peserta melaporkan kepada pihaknya, tentang adanya pelanggaran Kode etik penyelenggara Pemilu, Kode Administrasi dan Kode etik Pidana serta tidak transparansinya sistem perekrutan calon anggota PPK. Sistem perekrutan yang meliputi administratif, Ujian Computer Assited Test (CAT) dan sistem wawancara disinyalir berjalan tidak secara profesional.

Hal ini diketahui saat adanya ujian CAT penyelenggara KPU memfokuskan ujian disatu lokasi yang berujung ujian sendiri baru dapat berakhir sampai pagi dini hari. Selain itu, saat ujian CAT berlangsung terlihat penyelenggara mengetahui adanya peserta membawa handphone sebagai bahan contekan ujian namun terjadi pembiaran. Tentu ini jelas pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara.

Disatu sisi juga, pihaknya menemukan adanya seorang peserta disalah satu Kecamatan memiliki ikatan perkawinan dengan penyelenggara KPU, tentu ini melanggar aturan PKPU Nomor 476 Tahun 2022, dan ironisnya peserta tersebut lolos sebagai anggota PPK. Disinilah letak pelanggaran yang dilakukan oleh KPU yang mana seharusnya penyelenggara dapat mengetahui status peserta tersebut dilakukan saat verifikasi administrasi (dokumen ), namun nyata peserta tersebut lolos sebagai anggota PPK.

Pada saat verifikasi data temuan, Feri menguraikan adanya indikasi KKN dalam sistem perekrutan calon anggota PPK yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

” Indikasi ini terlihat saat kita temukan isi percakapan peserta yang mengaku tidak ada mengikuti seleksi wawancara namun dirinya lolos dalam seleksi, atas pengakuan tersebut menjadi tanda tanya bagi kita, kenapa tanpa mengikuti salah satu tahapan peserta tersebut bisa lolos? Untuk memperkuat laporan kita sudah lampirkan isi rekaman tersebut ke Bawaslu ,” sebut Feri.

Diakhir penutup, Feri secara tegas meminta kepada Bawaslu agar laporan DPW Formapera Sumut segera ditindaklanjuti.

“ Kita minta semua para pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran segera di periksa, silahkan Bawaslu melakukan verifikasi data laporan kita. Dan kita siap hadirkan saksi berdasarkan berkas dan temuan yang kita laporkan. Dalam masa 2 hari, jika Bawaslu tidak merespon laporan kita, kami akan laporkan hal ini ke Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) ,” tutup Feri mengakhiri keterangannya.

Sementara keterkaitan laporan LSM Formapera Sumut dibenarkan Erina Rambe, SH, MH selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Deli Serdang.

“ Kita sudah menerima laporan dari LSM Formapera Sumut, lengkap dengan alat bukti dan sudah kami nomori, selanjutnya kami akan melakukan kajian awal untuk laporan B1, sudah melengkapi syarat formil Serta laporan sudah memenuhi unsur baik waktu dan bukti pelaporan ,” terang Erina Rambe.(Sar).