spot_img
spot_img
spot_img

Silaturahmi Dengan Sesepuh, Kapolres Tapsel Beri Penghormatan kepada Para Purnawirawan dan Warakauri

Silaturahmi
Kapolres Tapsel memberikan tali asih kepada para Purnawirawan Polri.
Tapanuli Selatan – Menghormati para sesepuh, Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi, SIK, MH, memberikan rasa hormatnya kepada Purnawirawan dan Warakawuri Polri, saat silaturahmi, Rabu (6/3/2024) pagi.

Sebagai bentuk hormatnya, Kapolres Tapsel AKBP Yasir memberikan tali asih sekaligus untuk tatap muka dan silaturahmi dengan Purnawirawan dan Warakawuri Polri di Aula Pratidina Mako Polres Tapsel. Bagi AKBP Yasir, Purnawirawan dan Warakawuri Polri telah berjasa bagi negeri ini.

“Peran, dedikasi, dan pengabdian dari Purnawirawan maupun Warakawuri, sangat besar bagi negeri ini,” ungkap Kapolres Tapsel dalam sambutannya.

Menurut Kapolres, silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat hubungan dan solidaritas antara anggota Polri yang telah pensiun dan yang masih aktif di wilayah hukum Polres Tapsel.

Dalam acara tersebut, AKBP Yasir juga mengapresiasi atas pengabdian dan kontribusi para Purnawirawan Polri. Termasuk, upaya Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di era terdahulu.

“Kegiatan ini, harapannya dapat memperkuat jalinan komunikasi antara anggota Polri yang aktif dan yang sudah pensiun. Serta menjadi motivasi bagi anggota aktif dalam menjalankan tugas terutama dalam pemberantasan narkoba di Wilkum Polres Tapsel,” tutupnya.

Ketua PP Polri Tapsel AKP (Purn) Syarifuddin, mewakili Purnawirawan Polri yang hadir, mengucapkan terimakasih kepada Kapolres Tapsel AKBP Yasir atas kesediaannya untuk menggelar silaturahmi tersebut. Ia mengaku terharu, karena kegiatan ini, membangkitkan memori indah kala bertugas di Polri dahulu.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Tapsel, atas penghargaannya kepada kami para Purnawirawan maupun Warakawuri Polri,” ucapnya.(Saragi).

Tokoh Pemerintahan Labuhanbatu M Yusuf Siagian Disambut Warga Kampung baru

Tokoh
M Yusuf Siagian, Tokoh Pemerintahan Labuhanbatu sekaligus Mantan Sekdakab Labuhanbatu saat di upah Warga Kampung baru Labuhanbatu, sebagai bentuk sambutan setelah vonis BEBAS oleh Hakim Tipikor
Labuhanbatu-Tokoh Pemerintahan Labuhanbatu M Yusuf Siagian, yang juga mantan Sekda Labuhanbatu, Kamis (07/03/2024) disambut dan diupah upah warga kampung baru, setelah di vonis BEBAS Oleh Hakim Pengadilan Tipikor Medan

Salah satu tokoh masyarakat di Labuhanbatu H Mhn (62) mengatakan M Yusuf Siagian, merupakan pejabat Labuhanbatu yang banyak memperjuangkan hak ASN, pada masa aktifnya

“Berapa kali dia di jolimi Pemimpin labuhanbatu ini, ada 3 seingat saya pemimpin yang selalu berusaha menggulingkannya, karena M Yusuf Siagian, ini tidak mau di remot para pemimpin nomor 1 itu menanda tangan kemauannya yang tidak sesuai dengan regulasi,” sebut tokoh masyakarat yang sekaligus mantan pejabat juga di labuhanbatu sebelumnya

H Mhn juga menyebut jika dirinya mengapresiasi M Yusuf Siagian, karena setiap difitnah dan di jolomi, dirinya selalu mampu menghalau segala tantangan, dan berharap Yusuf sehat dan panjang umur dan bisa berbuat untuk perubahan Labuhanbatu untuk jadi lebih baik

Sebelumnya dalam perkara anggaran persediaan sekdakab labuhanbatu sebesar 1.3 M, M Usuf Siagian tidak ada dalam LHP BPK, dalam penggantian kerigian megara tetsebut. Namun ada 27 ASN dan Non ASN yang diperintahkan melakukan penggantian atau pemulangan

“Namun Aparat Penegak Hukum hanya berpatokan pada keterangan oknum bendahara Sekdakab Labuhanbatu yang terlebih dahulu sudah di tahan karena sudah di tersangkakan oleh Polres Labuhanbatu, merasa ingin menyeret M Yusuf Siagian,” sebut HPNM

Namun katanya tidak mengacu kepada LHPN BPK, dan dalam tuntutan JPU raja liola guru singa, menuntut sebelumnya 5 tahun ancaman hukuman

“Namun dalam pembacaan putusan di Pengadilan tipikor medan M Yusuf Siagian, dinyatakan tidak bersalah dalam perkara tersebut, dan diputus BEBAS,” Tambah HPNM

Silaturahmi Pasca Pemilu, Kapolres Tapsel Berharap FKUB Paluta Jadi Perekat dan Penyejuk

Kapolres
Kapolres Tapsel foto bersama FKUB Paluta.
Padang Lawas Utara – Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi, SIK, MH, berharap, para Tokoh Agama yang tergabung dalam FKUB Padang Lawas Utara (Paluta), dapat menjadi perekat dan penyejuk antar umat beragama pasca Pemilu.

“Pasca kontestasi Pemilu kemarin, kami berharap para orang tua kami Tokoh-tokoh Agama, bisa menjadi perekat dan penyejuk di antara kita,” kata Kapolres Tapsel saat silaturahmi antara Forkopimda dengan FKUB Paluta, Senin (4/3/2024) sore.

Silaturahmi yang berlangsung di Aula Rapat Kantor Bupati Paluta itu, Kapolres juga berharap agar FKUB Paluta dapat mendukung tugas Polri. Terutama, dalam menjaga Kamtibmas dan membantu program pemerintah daerah ataupun pusat.

“Sehingga, ide-ide atau gagasan dari orangtua kami, dapat mendorong kami semua demi kemajuan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang kita cintai ini,” ucap Kapolres.

Sebelumnya, Ketua FKUB Paluta H.Awaluddin Harahap, mengapresiasi gelaran silaturahmi antara pihaknya dengan Forkopimda tersebut. Dia mengaku, bahwa FKUB Paluta siap mendukung tugas Polri maupun pemerintah daerah dan pusat.

“Khususnya, dukungan dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Padang Lawas Utara,” tandasnya.

Acara berlanjut dengan penyerahan SKep tentang pembentukan Dewan Pengurus FKUB dan penyerahan SK Ormas FKUB Paluta oleh Pj Bupati Patuan Rahmat Syukur SP Hasibuan, S.STP, MM. Segenap Forkopimda, turut menyaksikan penyerahan SKep ini.

Tampak hadir Kajari Paluta, Dr Hartam Edyanto, SH, MHum, Pabung Kodim 0212/TS Paluta, Mayor Inf Takbir Dahalu, mewakili Danyon 123/RW, Letda Inf Ariel Naibaho, Plh Sekda Paluta, Makmur Harahap. Kakan Kemenag Paluta, Drs H Safiruddin Harahap, MPd.

Kemudian Ketua MUI Paluta, H Mukthi Ali Siregar, pimpinan OPD Paluta, Kasat Intelkam Polres Tapsel AKP Hasudungan Butar-Butar. Kapolsek Padang Bolak AKP Harun Manurung, SH dan, para Tokoh Agama se-Kabupaten Paluta.(Saragi).

Responsif, Kapolres Tapsel Bersama Forkopimda Bantu Warga Paluta Yang Menderita Penyakit Benjolan Disekujur Tubuh

Kapolres
Kapolres Tapsel bersama Forkopimda Paluta saat menjenguk warga Paluta yang menderita penyakit benjolan di sekujur tubuh.
Padang Lawas Utara – Mendengar informasi bahwa ada warga Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang menderita benjolan di sekujur tubuh mirip kutil, Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi, SIK, MH, dan Forkopimda responsif datang menjenguk dan membantu langsung, Senin (4/3/2024) petang.

Kapolres Tapsel, datang bersama Bupati Paluta, Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, SSTP, MM dan Kajari Dr Hartam Edianto, SH, MHum, untuk membantu warga yang derita penyakit langka berupa benjolan di sekujur tubuh itu.

Adapun penderita penyakit langka itu adalah seorang wanita berusia 44 tahun bernama Nelliati Sitohang.Warga penderita penyakit benjolan ini berada di Desa Simbolon, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta. Puluhan masyarakat, menyambut hangat kedatangan Kapolres dan rombongan.

“Kami bersama Bapak Bupati dan Kajari Paluta di sini, guna memberi bantuan tali asih kepada Ibu Nelliati beserta keluarga,” ungkap Kapolres di sela kunjungan.

Menurut Kapolres, kedatangan pihaknya ke kediaman Nelliati sebagai wujud hadirnya Negara di tengah-tengah kesulitan maupun kesusahan yang di hadapi segenap masyarakat. Ia berharap, bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi Nelliati dan keluarga.

“Di sini, juga ada sedikit sembako yang kami serahkan. Kiranya dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan Ibu Nelliati dan keluarga sehari-hari,” tutur Kapolres seraya mengajak berdoa bersama guna kesembuhan dan keselamatan bagi Nelliati dan keluarga.

Sebagai informasi, Nelliati sebelumnya sudah menjalani 4 kali tindakan Operasi, pengangkatan benjolan. Namun nahas, benjolan yang ia derita malah semakin banyak. Nelliati menderita penyakit langka ini sudah cukup lama.

Sejak kelas 2 SD, benjolan itu mulai tumbuh dan sejak kelas 2 Aliyah/SMA di sekujur tubuhnya terus tumbuh benjolan baru. Parahnya, penyakit itu hingga membutakan mata sebelah kirinya. Benjolan yang tumbuh di telapak kaki kirinya sangat sakit saat Nelliati menginjakkan kaki.

Nelliati tinggal bersama kedua orangtuanya, Baginda Hasayangan (68) dan Siti Alisma (65). Keduanya yang bekerja sebagai petani, sangat memperihatinkan kondisinya. Pada hari rabu (29/2/2024) lalu, Baginda Hasayangan harus berobat karena sakit parah.

Saat ini, Ayah dari Nelliati itu, sedang mendapat perawatan di RSUP H Adam Malik, Kota Medan. Dokter mendiagnosa sementara Baginda Hasayangan menderita komplikasi lambung dan stroke ringan. Adiknya laki-laki, juga saat ini mengalami stroke.

Karena keterbatasan biaya, keluarga tak membawa adiknya berobat ke Rumah Sakit. Selama orangtuanya berobat di Medan. Nelliati tinggal sendiri di rumah, sebab adiknya yang lumpuh juga terpaksa ke tempat keluarganya agar ada yang mengurus.

Untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari, Nelliati masih bisa mandiri dengan memasak nasi. Karena pakai penanak nasi listrik. Namun, untuk lauk, ia tidak berani memasak, sehingga hanya makan dengan nasi putih saja.

Selama ini, ada Bidan Desa yang sering memantau kondisi Nelli. Tapi, 3 bulan terakhir Bidan tersebut pindah tugas. Untuk bantuan pemerintah selama ini Nelli mengaku hanya mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dari desanya.

Tampak hadir dalam kunjungan ke rumah Nelliati antara lain, Ketua FKUB Paluta, H Awaluddin Harahap, Kakan Kemenag Paluta, Drs H Safiruddin Harahap, MPd, Camat Padang Bolak Awaluddin Jamin Harahap.

Kemudian, Kasat Intelkam Polres Tapsel AKP Hasudungan Butar-Butar, Kapolsek Padang Bolak AKP Harun Manurung, SH, para Pimpinan OPD Pemkab Paluta.(Saragi).

TP PKK Sidimpuan Sambut Kunjungan Tim Penggerak PKK Provsu

Kunjungan
Pj TP PKK Sidimpuan dan Plt Sekda saat menyambut TP PKK Provsu.
Padangsidimpuan – TP PKK Kota Padangsidimpuan menyambut kunjungan TP PKK Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di Gedung Adam Malik Kota Padangsidimpuan, pada Rabu (06/03/2024).

Tujuan dari kunjungan TP PKK Provsu ini adalah untuk Supervisi Desa/Kelurahan Pelaksanaa Tata Tertib Administrasi PKK, PAAR, UP2K PKK, Aku Hatinya PKK dan IVA Test Tahun 2024.

Dalam kunjungan TP PKK Provsu itu, Plt Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Roni Gunawan Rambe, S. STP, M.Si yang mewakili Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes selaku Pj Wali Kota Padangsidimpuan mengatakan PKK berperan besar dalam mendukung pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga.

Kata Plt Sekda, TP PKK merupakan mitra pemerintah yang memiliki fungsi strategis, dengan kelembagaan mulai dari tingkat pusat hingga desa kelurahan dan bahkan dasa wisma.

“Hal ini memungkinkan TP. PKK hingga tingkat dasa wisma dapat berkiprah membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak, dengan merumuskan dan menjalankan program-program kerja dan kegiatan sebagai implementasi 10 program pokok PKK,” sebutnya.

Riza Vahlevi Lubis selaku Ketua Tim Supervisi TP PKK Provinsi Sumatera Utara juga menambahkan kegiatan supervisi ini adalah salah satu metode rentang kendali PKK sebagai bentuk pelaksanaan program PKK demi menghadirkan Gerakan PKK di tengah-tengah keluarga dan di lapisan masyarakat sebagai pendukung pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

“Ciptakan jaringan kemitraan yang luas kepada mitra PKK yang bersifat tidak mengikat dan tentunya terus menemukan berbagai inovasi dan juga menggali bentuk-bentuk kreatifitas yang lebih menarik,” ujar Riza.

Dalam kegiatan itu, Ny. Masroini Letnan Dalimunthe selaku Pj Ketua TP PKK Kota Padangsidimpuan memaparkan kegiatan-kegiatan TP PKK Kota Padangsidimpuan adalah membantu program-program pemerintah dari memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik dari bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian.

“Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ini kami mengharapkan ilmu-ilmu dari bapak-ibu sekalian agar kami bisa menjalankan program-program ini dengan baik,” cetusnya.(Saragi).

Pemkab Tapsel Berkomitmen Jadikan RAD-PG Sebagai Instrumen Utama di Sektor Pangan dan Gizi

Tapsel
Bupati Tapsel Dolly Pasaribu mengikuti pembahasan rancangan akhir rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023-2026 di ruang rapat Hadibroto Bappelitbang Provsu, Medan.
Tapanuli Selatan – Bupati Tapsel Dolly Pasaribu mengikuti pembahasan rancangan akhir rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023-2026 di ruang rapat Hadibroto Bappelitbang Provsu, Medan, Selasa (5/3/2024).

Pada kesempatan itu, Bupati Tapsel menyampaikan bahwa rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari perwujudan amanat UU No.18 tahun 2012. Dimana dalam UU tersebut menjelaskan, pangan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam UUD 1945, sebagai komponen dasar untuk mewujudkan SDM yang berkualitas.

“Undang-undang pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat tentang pentingnya pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity), kemandirian pangan (food resilience) dan keamanan pangan (food safety),” terang Bupati Tapsel.

Sementara capaian ketahanan pangan secara sederhana dapat dicermati dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan secara sederhana capaian ketahanan pangan dapat dicermati dari tersedianya pangan yang cukup. Baik dari jumlah maupun mutunya yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, Pemkab Tapsel berkomitmen untuk menjadikan RAD-PG sebagai instrumen utama di sektor pangan dan gizi, serta memastikan bahwa dokumen perencanaan daeran sejalan dengan indikator dan target pembangunan dalam bidang tersebut yang telah ditetapkan olen pemerintah pusat.

“Kami juga mendorong peningkatan koordinasi yang lebih efektif antara SKPD terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan OPD lainnya untuk memastikan sinergi dalam implementasi RAD-PG,” imbuhnya.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengatasi isu-isu lintas sektor yang mempengaruhi pangan dan gizi.

Disamping itu, Pemkab Tapsel juga berkomitmen untuk menciptakan platform atau portal informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, petani, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengakses informasi terkini tentang kebijakan, praktik pertanian terbaik, dan program gizi yang tersedia.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Tapsel akan mendorong penerapan teknologi informasi dalam manajemen pertanian dan distribusi pangan, termasuk sistem informasi geografis (GIS) untuk pemetaan pertanian dan monitoring distribusi pangan.

Terkait ketersediaan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman akan mengurangi jumlah anak risiko stunting. Kita memiliki pengalaman berharga sehingga penanganan stunting dapat kita tangani bersama.

Untuk penanganan stunting, saya perintahkan dinas terkait untuk bekerja keras agar angka stunting di Tapsel menurun, tentunya tidak sedikit kendala yang kita hadapi, namun kita semua mampu melewatinya dan menyelesaikannya dengan kerjasama dan kekompakan yang baik, ujar Dolly.

Alhamdulillah, pada Harganas ke-30 tingkat Provinsi Sumut tahun 2023, Kabupaten Tapsel, berhasil meraih juara III pelaksana audit kasus stunting tingkat Provinsi Sumut dan terbaik III kategori laporan narasi tim percepatan penurunan stunting semester I.

Lanjut Dolly, walaupun demikian ini belum sepenuhnya berakhir. Target Tapsel adalah bagaimana anak-anak stunted itu kembali sehat agar tidak ada lagi anak-anak Tapsel yang terkena stunting.

Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Tarsudi menyampaikan RAD-PG merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi dan intervensi yang komprehensif untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di daerah.

Sehingga dalam penyusunannya harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dimulai dari Pemerintah Daerah, Akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan juga masyarakat itu sendiri.

“Saya yakin, dengan semangat kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, RAD-PG ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan daerah yang bebas dari kelaparan dan gizi buruk,” harapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa aspek gizi juga menjadi fokus utama. Dimana kekurangan gizi dapat berdampak serius pada pertumbuhan dan perkembangan manusia, terutama anak-anak.

Oleh karenanya perlu ada upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan seimbang dan bergizi.

“Program pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan ini,” pungkasnya.(Sar/Nas).

Bupati Tapanuli Selatan Sampaikan LKPD TA 2023 ke BPK RI

Bupati
Bupati menyerahkan LKPD Tapsel TA 2023 kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumut Eydu Octain Panjaitan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut.
Tapanuli Selatan – Bupati Tapsel H.Dolly Pasaribu, S. Pt, MM menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Bupati menyerahkan LKPD Tapsel TA 2023 kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumut Eydu Octain Panjaitan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, Medan, Senin (4/3/2024).

Penyampaian LKPD bagi pemerintah daerah, lanjut Bupati, merupakan tuntutan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana LKPD sudah harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Alhamdulilah, kita taat azas dan taat aturan. Pemkab Tapsel telah menyelesaikan dan menyerahkannya lebih awal dibandingkan dengan jadwal yang ditetapkan,” katanya.

Hal tersebut, menurut Dolly, sebagai wujud dari langkah percepatan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memenuhi rangkaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang lalu.

“Saya juga optimis LKPD yang disampaikan ini dapat memenuhi kriteria laporan keuangan yang dipersyaratkan, baik kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi maupun kepatuhan pada peraturan dan efektivitas pengendalian intern,” harap Dolly.

Selanjutnya kata Dolly, hasil pemeriksaan BPK ini nantinya dapat dijadikan barometer bagi setiap instansi menyangkut aspek ketertiban, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara yang diamanatkan.

“Semoga Tapsel nantinya dapat kembali meraih opini WTP untuk yang kesepuluh kalinya,” ujar Dolly.

Di katakan, BPK RI memberikan apresiasi kepada Bupati Tapsel. Pasalnya, Tapsel pemerintah daerah yang pertama dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang telah menyampaikan Laporan Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit BPK. Bahkan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.

“BPK RI mengapresiasi gerak cepat kita dan berharap agar Pemkab Tapanuli Selatan juga dapat mempertahankan Opini WTP,” ulangnya.

Turut hadir dalam penyerahan LKPD ini Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset M.Frananda dan Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Ahmad Fikri.(Sar/Nas).

Jelang Bulan Suci Ramadhan, Pj Wali Kota Sidimpuan Buka Rapat HLM Tim Pengendali Inflasi Daerah

Pj Wali Kota
rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan.
Padangsidimpuan – Pj Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, S K.M, M.Kes membuka rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Selasa (5/3/2024).

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Padangsidimpuan mengungkapkan bahwa tim pengendalian inflasi daerah Kota Padangsidimpuan akan mengambil langkah – langkah konkrit, khususnya menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H mendatang.

“Dalam menyambut ramadhan ini laju inflasi di Kota Padangsidimpuan masih menunjukkan angka yang normal,” ungkap Pj Wali Kota.

Beliau juga menambahkan bahwa sampai saat ini stok beras di Kota Padangsidimpuan masih aman dan masih surplus, terkait komoditi bawang merah kita (Pemko Padangsidimpuan) sudah mencanangkan penanaman secara serentak dengan lahan kurang lebih 10 ha.

Pada kesempatan tersebut , Kapolres Padangsidimpuan AKBP. Dudung Setyawan, SH, S.Ik, MH berharap melalui forum High Level Meeting bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pengendalian inflasi.

Menurut data BPS, tingkat inflasi y – on – y di Provinsi Sumatera Utara terjadi di Kabupaten Labuhan Batu sebesar 3,98 % sedangkan tingkat inflasi y – on – y terendah terjadi di Kabupaten Deli Serdang sebesar 1,71 %, untuk Kota Padangsidimpuan sendiri berada di angka 2,79% dari 8 Kab/Kota IHK di Sumatera Utara.

Hadir dalam rapat Pengendalian Inflasi Daerah tersebut, Pimpinan OPD se Kota Padangsidimpuan, BPS Padangsidimpuan, Perwakilan BI (Bank Indonesia) Cabang Sibolga, Kapolres Padangsidimpuan.(Saragi).

APH Diminta Dalami Terkait SPP Dan Uang Baju Olah Raga Di SMAN 1 Panai Hilir

aph
Salinan Tipikor Saber Pungli/ Kondisi Sekolah SMAN 1 Panai Hilir Labuhanbatu, dan terlihat jumlah siswa yang ada di sekolah saat kunjungan Aktifis Bung Edy Sahputra
Labuhanbatu-Aparat Penegak Hukum (APH) diminta dalami terkait kutipan SPP dan uang baju olahraga di SMAN 1 Panai Hilir. Pasalnya Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan “Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” Hal itu dikatakan Pegiat aktifis di labuhanbatu Bung Edy Sahputra, Selasa (05/03/2024) mengutip dari laman tipikor saber pungli

Menurut bung Edy, acuan APH, setelah Presiden RI Joko Widodo menerbitkan “Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Pungli, lalu di bentuk tim SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar ) untuk mencegah dan memberantas praktik ” pungli ” disejumlah instansi salah satunya yang paling rawan pungutan liar adalah disekolah – sekolah

Adapun Jenis Pungli di sekolah yg dilaporkan satgas pungli atau RAGAM PUNGUTAN DI SEKOLAH – SEKOLAH, antara lain, 1. Uang pendaftaran masuk, 2. Uang SSP / komite, 3. Uang OSIS, 4. Uang ekstrakulikuler, 5. Uang ujian, 6. Uang daftar ulang, 7. Uang study tour 8. Uang les, 9. Buku ajar, 10. Uang paguyupan, 11. Uang wisuda, 12. Membawa kue/makanan syukuran, 13. Uana infak, dan lainnya yang harus diawasi APH

Katanya SATGAS SABER PUNGLI memiliki 4 fungsi, yakni intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. SATGAS SABER PUNGLI juga diberi kewenangan kepada Satgas untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres)

“Susunan SATGAS SABER PUNGLI sebagai berikut: 1) Pengendali/Penanggungjawab : Menko Polhukam. 2) Ketua Pelaksana: Irwasum Polri. 3) Wakil Ketua Pelaksana I: Irjen Kemdagri (Pelaksana Tugas).
4) Wakil Ketua Pelaksana lI : JAM Bidang Pengawasan, 5) Anggota Satgas terdiri dari: Polri, Kejaksaan, Kejati, Kejaksaan Agung, Kemendagri, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI,”

Untuk itu menurut Bung Edy SMAN 1 Panai Hilir Labuhanbatu, layak dilakukan pendalaman oleh APH, untuk membuat masyarakat lebih faham dan tidak jadi bahan pertanyaan yang tidak terjawab

Sedangkan Kacabdis R Prapat Dispen Provsu Rahmad Hidayat Rambe, Mpd, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan 1. Uang SPP ditentukan oleh hasil musyawarah kasek, dewan guru dgn orangtua siswa dihadiri oleh komite. Dgn berpedoman kepada peraturan yang ditentukan. Hasil musyawarah adalah bentuk pengesahan. Tidak ada bentuk persetujuan atau pengesahan. 2. Demikian juga baju olah raga.

“SPP. dibenarkan. Bagi siswa yang tidak mampu di bebaskandari spp. Sma panai hilir menerima dana bos,” tulis Rahmad

Kemenkeu RI Nobatkan Tapsel Terbaik III Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023

Tapsel
Bupati Tapsel saat menerima penghargaan dari Kemenkeu RI.
Tapanuli Selatan – Kementerian Keuangan RI menobatkan Kabupaten Tapsel sebagai pemerintah daerah terbaik ketiga dalam hal pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di Sumatera Utara.

Menteri Keuangan RI menyampaikan itu kepada Bupati Tapsel H.Dolly Pasaribu, S. Pt, MM melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumut, Syaiful, pada acara Treasury Ulos Award Tahun 2023 di Medan, Senin (4/3/2024).

Adapun acara Kemenkeu RI dihadiri Bupati yang mengangkat tema, “Menguatkan Komitmen Implementasi Cashless Society, Menuju Belanja yang Lebih Berkualitas”.

Tujuannya, lanjut Bupati, memberikan motivasi dan mendorong kinerja penyaluran dana desa maupun DAK Fisik untuk pelaksanaan anggaran yang lebih baik pada seluruh pemerintah daerah.

Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sumut, kata Bupati, juga memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah di Sumut karena mampu merealisasikan anggaran Transfer ke Kas Daerah sebesar 99%.

Selain itu pemerintah daerah diharap terus melakukan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran.

Kemudian, peningkatan transaksi keuangan secara non tunai, baik melalui dompet-dompet digital, Qris termasuk penerapan Kartu Kredit Pemerintah.

“Karena, saat ini di Sumatera Utara hanya Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Medan yang telah mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah,” ungkap Bupati.

Dalam kesempatan ini Bupati Tapsel Dolly Pasaribu, menyampaikan terima kasih atas kinerja seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tapsel termasuk kepada seluruh camat dan kepala desa atas kinerja dan kolaborasi yang baik ini.

“Dan kedepannya kualitas pengelolaan dana APBD di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan masyarakat Tapsel yang lebih sehat, cerdas dan sejahtera,” pungkasnya.(Sar/Nas).