KNPI Tapteng Tolak Kenaikan BBM Subsidi

157
Tapteng
Sekretaris DPD KNPI Tapteng, Raju Firmanda Hutagalung
Tapteng – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menyatakan menolak dengan tegas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM yang diumumkan Presiden RI, Joko Widodo, pada Sabtu (03/09/2022) kemarin.

Sekretaris DPD KNPI Tapteng, Raju Firmanda Hutagalung mengatakan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi BBM membebani APBN dinilai mencederai esensi berbangsa dan bernegara.

“Esensi dasar dari pengelolaan seluruh potensi negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, selama seluruhnya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka tidak ada istilah subsidi membebani APBN,” kata Raju.

Menurut Raju, jika negara telah ‘berani’ mengatakan subsidi sebagai beban negara, maka itu sama artinya, negara menganggap rakyat adalah sumber dari semua masalah bangsa yang ada.

“Padahal, negara dibentuk dan berdiri untuk memperjuangkan hak-hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan, kini kok dijadikan kambing hitam untuk menaikkan BBM,” ketus Raju.

Raju menuturkan, dari seluruh aspek pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah, rakyat adalah prioritas utamanya. Dengan kata lain, saat hak-hak rakyat sudah terpenuhi dengan baik, barulah pemerintah memikirkan hal-hal lain.

“Jadi jangan dibalik,” tutur kader HMI Sibolga Tapteng ini.

Raju menjelaskan, negara tidak bisa berpandangan seolah-olah jika APBN itu seluruhnya diperuntukkan untuk subsidi adalah satu hal yang berlebihan. Justru, selama hal itu untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, mempermudah mendapatkan kebutuhan sehari-hari, maka itu bukan sesuatu yang keliru.

“Jika subsidi selama ini lebih banyak dinikmati oleh kalangan ekonomi menengah ke atas, maka jangan orang miskin yang jadi korban,” ucap Raju.

Raju menegaskan, pemerintah harus menciptakan sebuah sistem agar subsidi BBM selama ini tepat sasaran. Karena menurutnya, memberikan BLT kepada warga miskin sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bukan solusi.

“Itu diduga hanya akal-akalan pemerintah saja. Karena tidak mungkin pasca kenaikan harga BBM dan selama itu pula rakyat miskin akan menerima subsidi. Paling hanya untuk beberapa kali pencairan, setelah itu subsidinya di stop, kan begitu,” tegas Raju.

“Jika setiap APBN terbebani, solusinya adalah menaikkan harga BBM, maka sebaiknya pejabat-pejabat terkait mundur saja. Ganti sama yang lebih berkompeten,” tukasnya.

Atas hal ini, kata Raju, KNPI akan menyurati secara resmi lembaga negara terkait untuk menyampaikan sikap tegas penolakan ini.

“Keputusan menaikkan BBM ini harus dibatalkan,” pungkas Raju. (Syaiful)

Artikulli paraprakJurtul Togel Warga Simataniari Diringkus Polsek Batangtoru
Artikulli tjetërMasyarakat Desa Sibaruas Panen Bawang Merah Bersama Wali Kota Sidempuan