Ketua DPRD dan Bupati Madina Tandatangani Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2022

220
DPRD Bupati Madina
Ketua DPRD dan Bupati Madina Tandatangani Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2022,di Aula Kantor DPRD Mandailing Natal.

Madina – Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Bupati Madina (HM Jafar Sukhairi Nasution), Ketua DPRD Madina (Erwin Efendi Lubis) pada rapat paripurna DPRD Madina di Kantor DPRD, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Sabtu (24/09/22). 

DPRD Bupati MADINA
Ketua DPRD Madina (Erwin Efendi Lubis) dan Bupati Madina  (HM. Jakfar Sukhairi Nasution)  usai penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2022,di Kantor DPRD Madina. 
DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) menandatangani Nota Kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2022, acara ini berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis dihadiri 23 orang dari 40 Anggota DPRD aktif, “Dari laporan sekretariat DPRD, dari 40 anggota DPRD aktif telah menandatangani bukti kehadiran sebanyak 23 orang, dengan demikian kuorum telah terpenuhi, maka paripurna bisa dilaksanakan untuk selanjutnya,” kata Ketua DPRD Madina (Erwin).

Sementara Bupati Madina (HM Jafar Sukhairi Nasution) dalam pidatonya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Madina yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik serta sumbangsih pemikiran sehingga rancangan KUPA-PPAS APBD perubahan TA 2022 bisa disetujui bersama.

“Serangkaian pembahasan yang telah dilakukan Banggar DPRD Madina dengan tim anggaran pemerintah Madina, kiranya merupakan rumusan terbaik dalam menjawab berbagai persoalan dan masalah pembangunan dan perekonomian yang tengah kita hadapi sekarang,” kata Bupati Madina (Sukhairi).

Sukhairi mengatakan perubahan KUPA-PPAS tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan anggaran tahunan yang antara lain memuat substansi, strategis target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

”Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUPA-PPAS APBD tahun anggaran 2022 ini, maka eksekutif dan legislatif pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab bersama melalui fungsi dan kewenangannya bersama,” katanya.

(Red).

Artikulli paraprakKapolres Labuhanbatu Hadiri Technical Meeting Kejurda Futsal Sumatera Utara
Artikulli tjetërWali Kota Buka Festival Tor-Tor Adat Angkola Antar Naposo Nauli Bulung Se-Kota Padang Sidempuan