Labuhanbatu-Digugat di Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat terkait dugaan kecurangan seleksi penjaringan perangkat Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Desember tahun 2022 lalu, sejumlah pejabat di Labuhanbatu yang turut jadi tergugat tidak hadir atau mangkir, hal itu dikatakan salah satu dari 10 warga yang jadi penggugat, Kamis (23/02/2023)
Salah satunya menurut warga penggugat itu, pejabat Labuhanbatu yang digugat yakni Bupati Labuhanbatu dr H Erik Adtrada Ritonga, Skm, juga tidak hadir alias mangkir dalam sidang pertama di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan nomor perkara : 10/Pdt.G/2023/PN Rap, begitu juga Dinas dan instansi lain
“Selain Bupati Labuhanbatu, pihak yang kita gugat lainnya yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Panitia Penjaringan Perangkat Desa di Desa Selat Beting, Desa Kampung Dalam, dan Desa Tanjung Siram. harapan kami para tergugat ya koperatif lah, jangan mengulur ulur waktu,” ungkap salah satu dari 10 warga yang jadi penggugat dalam dugaan kecurangan seleksi penjaringan perangkat Desa di Labuhanbatu itu
Sejumlah warga Labuhanbatu itu yang juga ikut terdaftar sebagai peserta dalam seleksi penjaringan perangkat desa se-Kabupaten Labuhanbatu Desember tahun 2022 itu, menduga adanya kecurangan teknis dalam perekrutan perangkat desa tersebut. Sehingga sepakat untuk melayangkan gugatan agar terungkap keadilan yang sebenarnya
“Hari ini Rabu (22/02/2023) merupakan idang pertama dalam gugatan kita ke Pengadilan Negeri Labuhnabatu, terkait dugaan kecurangan seleksi penjaringan perangkat Desa di Labuhanbatu, namun para pihak tergugat ini tidak ada yang hadir termasuk Bupati Labuhanbatu,” tambahnya
Sedangkan Humas Pengadilan Negeri Rantau Prapat Supriono, SH, membenarkan adanya sidang gugatan nomor perkara : 10/Pdt.G/2023/PN Rap, terkait seleksi penjaringan pengadaan perangkat Desa Di Labuhnabatu. Namun para pihak tergugat ti Ben ban tergugat tidak hadir,” jawab Humas Pengadil negeri Rantau Prapat itu
