Medan- Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, M.SP, Senin (13/12/2021) bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin, No 41 Medan, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Kedaerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dari Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.
Usai menerima DIPA TA 2022, Wabup Sergai Adlin Tambunan menyebut jika DIPA dan TKDD sangat penting bagi kepala daerah sebagai acuan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemkab Sergai akan segera melakukan konsolidasi kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah (TPAD) untuk mempercepat pembangunan disegala aspek. Memanfaatkan DIPA dalam mendorong percepatan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan, jika tercatat selama kurun waktu hingga 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan sejak Pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal 2020 lalu. Karena itu, dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat hingga ke desa, dengan memanfaatkan anggaran total Rp59,77 triliun melalui penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 dari APBN.
Beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah, katanya lagi, hingga kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang, terutama pertumbuhan ekonomi, dimana posisinya sempat berada pada level minus (-3,49%) di 2020 dan 3-4% per November 2021. Adapun peningkatannya diupayakan mencapai 4-5% di anggaran 2022.
“ Dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan di Sumut sebesar Rp59,77 triliun, sebanyak Rp39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp19,92 triliun,” katanya.
Untuk tahun depan, lanjut Gubernur, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab menurutnya, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.
“Tetapi idealnya memang kalau bisa di Sumut ini sampai Rp150 triliun (DIPA dan TKDD). Karena kalau kita perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp32 triliun, dengan jumlah penduduk Rp5,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk kita 15 juta jiwa, kita menerima Rp39 triliun, sehingga relative dekat. Meskipun Aceh punya dana otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan undang-undang, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal (harapan) ini hingga ke pusat,” terang Edy.
Selanjutnya dalam upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, Edy meminta pemerintah kabupaten/kota seluruhnya untuk turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan hingga pembinaan UMKM, mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial di daerah masing-masing, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata, pungkas Gubsu. (Afs)
