Labuhanbatu Selatan-Aksi unjuk rasa yang tergabung dari Banteng Muda Indonesia (BMI) Labuhanbatu Selatan, melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati dan Kantor Kejaksaan Negeri ( Kejari) Labuhanbatu Selatan, meminta Bupati dan Kejari Labusel melakukan pemeriksaan terhadap oknum PPK dan Pokja, terkait dugaan adanya jual beli proyek SDN 04 Desa Simatahari yang pagu anggarannya sekitar 600 juta rupiah, demikian diungkapkan koordinator aksi Ahmad Aruan, Kamis (06/10/2022).
Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah masa tersebut terkait dugaan adanya praktik jual beli proyek yang dilakukan oknum PPK dan Pokja di Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan, dalam aksi tersebut turut mendapatkan pengawalan langsung anggota Satpol PP dan Polisi yang tampak berjaga di gerbang pintu masuk kantor.
“Terkait dugaan adanya jual beli proyek SDN 04 Desa Simatahari, yang pagu anggarannya sekitar 600 juta rupiah. Kita meminta para penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan terhadap oknum PPK dan Pokja, Apabila hal ini tidak dilakukan maka aksi lanjutan akan kami gelar dengan masa yang lebih banyak,” ungkap koordinator Aksi itu.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan Sahbana, SH, mengatakan aksi yang dilakukan oleh masa dari Banteng Muda Indonesia tersebut, buntut dari dugaan adanya jual beli proyek yang menyeret PPK dan Pokja di Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan
“Perihal ini juga udah masuk surat dari DPRD sesuai hasil rapat dengar pendapat antara masarakat dan DPRD, kita akan pelajari semua laporan ini, dan kita akan benar benar cek dugaan yang mereka perjuangkan dalam aksi ini,” ungkap nya
Pantauan wartawan media ini, selain di Kantor Bupati Labusel, aksi masa berlanjut di Kantor Kejaksaan Negeri Labusel yang diterima langsung oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Labusel. Dalam aksinya di Kantor Kejaksaan Negeri Labusel, tanpak kordinator aksi Amad Aruan menyerahkan berkas laporan kepada pihak Kejari.
