Labuhanbatu-Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Panai Hilir beserta KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) menuntut dana bimtek dan transport, di Halaman Kantor PPK Panai Hilir Jalan Sentosa No. 37 Lingkungan IV Sungai Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, Senin (05/02/2024).
Diketahui, massa aksi berangkat dari rumah menuju Kantor PPK KPU dengan berjalan kaki dan membentangkan spanduk. Setiba di lokasi, pengunjuk rasa dengan PPK sempat adu mulut terkait dengan aksi demonstrasi ini.
Salah satu dari massa pengunjuk rasa yang bernama Sri Mulyani, mengatakan mereka tidak terima biaya yang mereka terima berbeda dengan daerah lain di labuhanbatu
“Kenapa berbeda uang bimtek dan transport kami dengan daerah lain, di daerah lain uang bimtek dan transportnya Rp150.000, sedangkan di daerah kami Rp50.000, jadi apa perbedaannya dan kemana sisa uangnya,” terang anggota KPPS Sri Maryani.
Sri dan pengunjuk rasa lainnya juga mempertanyakan kenapa berbeda uang bimtek dan transport yang mereka terima dengan daerah lain, di daerah lain uang bimtek dan transportnya Rp150.000, sedangkan mereka Rp50.000,
“Jadi apa perbedaannya dan kemana sisa uangnya,” terang anggota KPPS Sri Maryani.
Lanjutnya, bahwa jumlah anggota KPPS untuk Kecamatan Panai Hilir berjumlah 840 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, namun yang disesalkan pihaknya masih ada perempuan yang hamil diterima menjadi anggota KPPS.
“Kami menuntut hak kami untuk sama dengan daerah lain, dan kami juga heran kenapa anggota KPPS di daerah kami bisa masuk orang yang sedang hamil, seperti tidak ada lagi orang lain yang mampu untuk menjadi anggota KPPS, dan kami berharap agar hak dan tuntutan kami bisa dipenuhi dengan adil oleh PKU,” katanya.
Menanggapi hal ini, Ketua PPK Muhammad Ilham menyampaikan bahwa uang bimtek dan tansport itu memang Rp50.000 yang diterima pihaknya dari KPU Kabupaten.
“Dan itu, sudah kami berikan kepada KPPS Kecamatan Panai Hilir, sedangkan untuk draf anggaranya silahkan tanya KPU Kabupaten, karena kami tidak pengguna anggaran,” jawabnya.
Atas hal itu massa aksi penginjuk rasa me.inta Penegak Hukum melakukan pemeriksaan terhadap perbedaan ini, jika ada penyelewengan dana agar segera dilakukan proses hukum yang berlaku
