Sibolga – Pimpinan DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeb Tumori, mendukung aksi protes yang dilakukan oleh para nelayan di Indonesia terhadap PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hal itu disampaikan Jamil di ruang kerjanya, Kantor DPRD Kota Sibolga, Senin (04/10/2021).
“Saya Jamil Zeb Tumori, koordinator komisi II, membidangi nelayan dan perikanan. Kami mendengar beberapa nelayan di Muara Baru Jakarta, kemudian Bali, Kalimantan dan sebagainya melakukan demonstrasi aksi mogok, dalam rangka memprotes PP Nomor 85 Tahun 2021, tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak, maka untuk itu selaku pimpinan DPRD Kota Sibolga, mendukung aksi mogok dari nelayan-nelayan kita yang ada di Indonesia,” kata Jamil.
Dia mengungkapkan, meskipun nelayan di Sumatera Utara, Belawan, Tanjung Balai dan Sibolga tidak melakukan aksi demo, akan tetapi tetap mendukung aksi protes yang dilakukan oleh para (rekan-rekan) nelayan tersebut.
“Tentunya kita sebagai pimpinan DPRD Kota Sibolga, belum ada satu pun surat-surat yang keluar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, maka untuk itu belum ada dasar kita untuk melakukan mogok ataupun aksi protes, tapi kita mendukung aksi protes yang dilakukan oleh nelayan-nelayan kita yang sudah menerima informasi kenaikan BNBP, sampai dengan 400 persen,” beber Jamil.
Disebutkan, kapal biasanya 60 GT sampai dengan 200 GT itu membayar antara Rp 90 juta hingga Rp 400 juta, tapi dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, maka tagihan pajak naik menjadi 400 persen.
“Maka untuk itu bagaimana nelayan kita bisa membayar PNBP ini, sementara sekarang ini musim Covid-19, kemudian regulasi banyak yang sulit dilaksanakan, kemudian ijin-ijin masih sulit untuk di urus, tentunya juga kebijakan ekspor juga masih perlu pembenahan, kemudian impor ikan dari China, semakin banyak ke Indonesia, maka untuk itu, kita meminta kepada negara agar kebijakan yang membantu nelayan serta subsidi kepada perikanan,” terang Jamil.
“Bayangkan saja Kementerian Keuangan memberikan subsidi kepada pembelian mobil contohnya tanpa DP, keringanan suku bunga, tapi kenapa nelayan yang belum pasti mengambil ikannya di tengah laut itu di naikkan pajaknya, bukankah nelayan itu adalah sektor yang mendukung pembangunan di Indonesia, maka untuk itu mari kita berikan kemudahan kepada mereka, perkecil lah yang namanya pajak, retribusi dan sebagainya, sehingga nelayan kita bisa tumbuh dan bersaing dengan yang lain,” sambungnya.
Dia berharap, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, yang di berikan kepercayaan oleh pak Jokowi, agar bersama membantu para nelayan dalam memberikan kemudahan dan penerapan regulasi yang tidak membebani pengusaha-pengusaha, yang berdampak kepada perputaran ekonomi nelayan sektor perdagangan dan lainnya.
“Kami berharap sebagai pimpinan DPRD Sibolga, kami sampaikan kebijakan, protes, aksi mogok daripada nelayan kita memprotes berlakunya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak ini, Sibolga ikut serta,” pungkas Jamil. (Syaiful)
