Proyek Balai Wilayah Sungai di Sunggal Larang Wartawan Ambil Gambar, Ini Kata Ketua PWI Sumut

126
Proyek BWS
Oknum pelaksana proyek Apon alias AM dilokasi Senin (17/6/2021) (foto/bonni)
Medan – Ketua PWI Sumatera Utara Hermansyah, berang adanya insiden pelarangan wartawan mengambil gambar dan foto diarea publik apalagi proyek tersebut menggunakan biaya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2021.
Ia mengatakan, sebagai seorang pejabat publik seharusnya oknum yang menghalangi dan melarang wartawan untuk mengambil gambar dan foto harus mengetahui tugas seorang wartawan adalah mencari, meliput, mengulas dan menyiarkan kepada publik (umum).

Seharusnya oknum yang melarang wartawan untuk mengambil foto harus tahu tugas seorang wartawan yaitu mencari, meliput, mengulas dan menyiarkan ke publik. Apa yang dilakukan wartawan itu adalah bagian spesifik, jadi seharusnya tidak ada larangan apalagi itu di ruang publik,” tegas Hermansyah kepada wartawan, Kamis (17/6/2021) melalui aplikasi WhatsApp.
Tidak hanya itu, kata Hermansyah, proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Sikambing itu perlu diawasi masyarakat termasuk wartawan.

Pasalnya, jika ada penyimpangan maka itu akan dilaporkan dan bila itu baik maka akan mendapat pujian dari masyarakat.
“Itu memang proyek harus perlu diawasi oleh masyarakat, termasuk juga wartawan. Apabila ada penyimpangan maka itu akan dilaporkan dan bila itu baik maka akan mendapat pujian dari masyarakat,” terangnya.

Proyek BWS

Sebab, Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers dimanapun wartawan tugasnya untuk meliput, mencari, menyiarkan berita dan tidak boleh dihalangi karena itu bagian dari kebebasan Pers.

Terlebih pembangunan itu dibiayai oleh APBN tahun 2021, rakyat bebas untuk mengetahui sudah sejauh mana pembangunan tersebut dan tidak seharusnya mendapat pelarangan.

Dan oknum tersebut harus mendapat teguran dari atasannya, karena sejatinya kontraktor juga harus mengetahui tugas wartawan itu adalah meliput.

“Saya berharap tidak terulang lagi pelarangan terhadap wartawan yang meliput di ruang publik, dan oknum tersebut harus mendapat teguran dari atasannya, karena sejatinya kontraktor juga harus tau tugas wartawan itu adalah meliput. Karena wartawan berkepentingan mengawasi proyek,” jelas Hermansyah.

Lantas, Ia menerangkan di dalam UU Pers No 40 tahun 1999 sudah jelas diatur bahwa wartawan dilindungi hukum saat melaksanakan tugasnya.

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.

Sebelumnya, peristiwa menghalangi dan pelarangan wartawan yang hendak meliput terjadi Kamis (17/6/2021) pukul 09:13 WIB. Dia wartawan dari media online indonesiasatu.com, Alamsyah.

Ia mengatakan saat dirinya sedang mengambil gambar dan foto proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Sikambing di Desa Taman Bisa, Sei Sikambing B, Kelurahan Titi Bobrok Sikambing dihalangi dan dilarang oleh oknum pelaksana proyek.

Tiba-tiba seorang oknum pelaksana proyek berpakaian warna abu abu dengan rompi oranye kombinasi kuning dengan helm warna biru sempat menyingkirkan kamera Handphone yang dipegangnya hingga hampir terjatuh.

“Abang tidak boleh tanya-tanya begitu bang, abang tidak boleh ambil foto walaupun ini konsumsi publik, dari PU kita dibilang begitu,” ujar Apon alias AM oknum pelaksana proyek
Menghalangi dan pelarangan wartawan itu sempat disaksikan oleh beberapa warga sekitar dilokasi berinisial DA (40), FA (40) serta IR (20).

Mirisnya, pelarangan mengambil gambar dan foto itu kata Apon, atas instruksi dari pihak PU. Dan, menurutnya hanya PU dan pengawas yang bisa mengambil gambar dan foto hasil pekerjaan mereka.

“Yang bisa mengambil foto hanya PU dan pengawas, sosial control (wartawan-red) tidak bisa mengambil foto,” ujar oknum Apon alias AM dengan nada tinggi.

Ironisnya, wartawan juga tidak boleh menanyakan siapa nama pengawas proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Sikambing tersebut.

Diketahui, mengambilan gambar dan foto hasil pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Sikambing sebagai kontrol sosial. Dan proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor PT Karya Muda Indah dengan anggaran APBN tahun 2021 biaya Rp 5.298.234.900.

Proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Sikambing itu merupakan proyek dari Kementerian PUPR Ditjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara.

Sementara, ditemui dilokasi proyek perwakilan kontraktor PT Karya Muda Indah, Nurdin Sitompul kepada wartawan menjelaskan bahwa AM adalah pelaksana dilapangan dan bukan sebagai pengawas.

Kemudian, terkait dengan wartawan yang dihalangi dan dilarang mengambil gambar dan foto dibenarkan oleh Nurdin dengan dalih sudah ada Undang – Undangnya.
“Disitu kan bang sudah ada undang – undangnya, abangkan sudah tau undang undangnya kan,” ujar Nurdin Sitompul yang terkesan arongan. (Tim/Red)